Pakar Ungkap Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran pada 2 Tahun Prabowo-Gibran

JAKARTA, iNews.id - Pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy mengungkap angka kemiskinan dan pengangguran menurun pada 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ichsanuddin menyoroti efektivitas kebijakan fiskal juga dapat ditinjau melalui sejumlah indikator, seperti perkembangan angka kemiskinan, pengangguran, dan rasio gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat.

Baca Juga

Ichsanuddin Noorsy Kritik Ketergantungan Investasi Asing, Singgung Kedaulatan Ekonomi RI

"Indikatornya tampak seberapa jauh kemiskinan menurun dan meningkat, sejauh mana pengangguran menurun atau meningkat. Dari situ kelihatan bahwa fiskalnya tidak efektif, karena kepemilikan dana pihak ketiga tidak cocok dengan angka yang dimunculkan statistik. Terjadi penurunan kemiskinan, pengangguran, sementara gini ratio juga bergerak ke 0,368," ucap Ichsanuddin dalam program Rakyat Bersuara bertajuk '730 Hari Pemerintahan, Suara dan Harapan' yang disiarkan di iNews, Selasa (20/10/2026).

Ichsanuddin menambahkan, jika hendak mengukur pertumbuhan dalam jangka pendek harus dilihat dari perkembangan terkini, tantangan ke depan, hingga sejumlah teori.

Baca Juga

2 Tahun Prabowo-Gibran, Ichsanuddin Noorsy Soroti Daya Beli Kelas Menengah Turun

"Lihat angka-angka konkret yang bisa menunjukkan ada prestasi scapaian diambil dan ngelihatnya harus fair. Tidak bisa ngelihat sisi kiri, tidak bisa ngelihat sisi kanan. Dua-duanya harus diambil," kata dia.

Dia pun mengakui adanya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, dia menyebut juga ada dana pihak ketiga yang turun signifikan.

"Tapi ada juga gambaran purchasing parity (paritas daya beli) juga tidak terlampau membaik. Ada problem berarti pada posisi pertumbuhan," ucapnya.

Menurutnya, saat ini pemerintahan Prabowo mengukur pertumbuhan yang konkret dan berujung pada pemerataan. Karena itu, pemerintah tidak bisa serta merta hanya mengandalkan investasi.

"Maka anda enggak bisa serta-merta bicara cuma sekadar dibutuhkan investasi besar-besaran, maka tangan Anda di bawah pihak-pihak tertentu. Negara ini enggak perlu begitu, karena begitu Anda mengadahkan tangan investasi, Anda pasti diinvasi, Anda pasti diintervensi, itulah kasus MSCI," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama