Paradoks Makan Bergizi Gratis dan Masa Depan Otonomi Daerah

Mengubah Lingkaran Kebijakan

Dari sudut pandang pemikiran sistem (systems thinking), persoalan MBG bukan sekadar urusan dapur dan menu. Ada hubungan timbal balik antara desain pembiayaan, kapasitas penyedia, jangkauan layanan, kepercayaan masyarakat, dan aktivitas ekonomi daerah. 

Ketika akses modal menentukan lokasi dapur, daerah yang sudah memiliki infrastruktur lebih baik berpotensi semakin unggul. Sebaliknya, wilayah yang tertinggal membutuhkan dukungan tambahan justru untuk bisa memenuhi standar yang sama. 

Lingkaran lain muncul dalam rantai pasok. Apabila belanja pangan terserap oleh petani, peternak, nelayan, koperasi, dan usaha kecil setempat, program gizi dapat memperkuat pendapatan warga. 

Pendapatan yang meningkat pada gilirannya berpeluang memperbaiki ketahanan pangan rumah tangga. Namun, bila pelaku lokal hanya menjadi penonton dan sebagian besar pasokan dibeli dari luar daerah, manfaat pengganda ekonomi itu melemah. 

Sebenarnya, Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 10 Tahun 2026 telah mendorong keterlibatan usaha setempat dan penggunaan produk dalam negeri, termasuk pangan lokal. 

Dengan demikian, persoalannya bukan ketiadaan mandat, melainkan kemampuan menerjemahkan mandat tersebut menjadi kontrak pasokan yang adil, pembayaran tepat waktu, pendampingan mutu, dan akses bagi produsen kecil. Pelibatan Koperasi Merah Putih dapat menjadi solusi jika koperasi benar-benar memperkuat posisi tawar produsen desa, bukan sekadar menambah mata rantai perantara.

Memberi Ruang bagi Sekolah dan Daerah

Perbaikan MBG sebaiknya tidak berhenti pada penambahan dapur. Pemerintah perlu mengembangkan model pelaksanaan yang berbeda menurut karakter wilayah. Di kawasan padat penduduk, SPPG yang memenuhi standar dapat tetap menjadi tulang punggung. Untuk wilayah terpencil, perlu dibuka ruang bagi dapur komunitas atau unit layanan berskala kecil yang terakreditasi, dengan dukungan teknis BGN, dinas kesehatan, dan pemerintah daerah.