Parlemen ASEAN Akan Bentuk Tim Perdamaian Myanmar

JAKARTA, iNews.id - Sidang Umum ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) Ke-44 menghasilkan beberapa resolusi dan keputusan yang harus diadopsi bersama negara-negara Asia Tenggara anggota AIPA. Salah satunya membentuk tim monitoring untuk mencapai perdamaian terkait konflik di Myanmar.

“Soal Myanmar kita akan membentuk satu badan atau satu komite, mungkin komite ad-hoc untuk memonitor pelaksanaan five point consensus dari sisi Parlemen,” kata Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon, Jumat (11/8/2023).

Deretan Ramalan Nostradamus dan Baba Vanga yang Jadi Kenyataan pada 2025

Menurut dia, tim tersebut juga akan membantu memantau pelaksanaan konsensus 5 Poin penyelesaian konflik di Myanmar yang telah disepakati negara-negara Asia Tenggara. Fadli menambahkan, Komite Politik AIPA juga berencana mengunjungi Myanmar dalam rangka untuk melihat langsung kondisi masyarakat di sana.

“Mungkin juga nantinya kita bisa berkunjung ke sana untuk melihat langsung apa yang terjadi disana. Semacam special envoy (utusan khusus) dari parlemen,” jelasnya.

Jokowi Sebut Konflik Myanmar Semakin Kompleks: Bisa Selesai Kalau Mau Duduk Bersama

Rencana utusan khusus ini seperti Task Force yang dikirimkan Inter-Parliamentary Union (IPU) terkait konflik Rusia-Ukraina. Pembentukan task force tersebut disepakati dalam Sidang Umum IPU ke-144 yang juga diselenggarakan di Indonesia tahun 2022.

Forum parlemen dunia tersebut mengirim perwakilan ke Rusia dan Ukraina untuk memantau kondisi masyarakat kedua negara yang terdampak perang sekaligus mendong perdamaian lewat Diplomasi Parlemen. Task Force itu sudah berkunjung ke Kiev Ukraina dan Moskow Rusia.

Sidang AIPA, Ketua DPR: Semua Negara ASEAN Ingin Perdamaian di Myanmar

Fadli Zon menjadi perwakilan dari parlemen Asia Pasifik dalam Task Force IPU yang mengunjungi Rusia dan Ukraina. Menurutnya, task force ini melihat langsung wilayah Bucha dan Irpin, kota kecil di utara Kiev yang terdampak perang cukup parah berupa kerusakan bangunan tempat tinggal, pusat bisnis, dan sejumlah fasilitas publik. Tak hanya itu, Task Force IPU pun turut menggelar dialog dengan Ketua Parlemen Ukraina.

"Saya bagian 1 dari 8 orang yang ke sana. Setiap wilayah geopolitik ada satu perwakilan, saya mewakili Asia Pasifik. Ada 8 orang seluruh dunia kita datang juga ke Kiev dan juga ke Moskow," tutur Fadli.

Meski begitu, pengiriman utusan khusus dari AIPA ke Myanmar belum menjadi sebuah keputusan resmi sebab masih ada perdebatan di antara anggota parlemen AIPA. Fadli mengatakan, sebagian anggota parlemen AIPA yang mengikuti rapat Komite Politik setuju untuk berkunjung ke Myanmar, tapi ada juga yang menolak dengan bermacam alasan.

“Melalui proses perdebatan yang cukup panjang. Nanti dari hasil resolusi ini kita terjemakan realisasinya, bentuknya sepeti apa. Nanti akan dibahas lagi, kita harapkan tidak terlalu lama lagi. Kita akan mencoba menjemput bola," ungkap dia.

Fadli berharap, AIPA akan menyepakati pengiriman utusan khusus sebagai upaya dari AIPA untuk mengambil peran yang lebih besar dalam memfasilitasi dialog inklusif untuk rekonsiliasi di Myanmar. Dengan mengirimkan utusan khusus, AIPA dinilai dapat lebih berkontribusi dalam penyelesaian konflik di Myanmar karena bisa melihat langsung dampak dari krisis yang terjadi di negara tersebut.

“Kita berharap demikian, tapi belum sebuah keputusan. Tapi ini adalah satu langkah kita membuka diri untuk membentuk suatu macam komite Ad-hoc untuk parliamentary visit ke sana," terang Fadli.

Selain rencana pembentukan tim khusus, Komisi Politik AIPA juga sepakat terlibat dengan negara-negara observer (pengamat) yang kemarin turut menghadiri Sidang Umum Forum Parlemen ASEAN itu dalam mengumpulkan bantuan kemanusiaan multilateral untuk rakyat Myanmar.

Komite Politik AIPA juga menekankan pentingnya tindakan kolektif dan kerja sama antara eksekutif dan legislatif untuk mendukung upaya menuju perdamaian, stabilitas, keharmonisan, dan rekonsiliasi di Myanmar. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam pesan Presiden AIPA ke-44 Puan Maharani saat ASEAN-AIPA Leaders' Interface (pertemuan antara pimpinan parlemen dengan pimpinan negara Asia Tenggara) pada KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo lalu.

Fadli optimistis gagasan dari Komite Politik AIPA akan berperan besar untuk membantu persoalan krisis kemanusiaan di Myanmar.

“Nanti akan dibahas lagi terkait utusan khusus itu, kita harapkan tidak terlalu lama lagi. Kita akan mencoba menjemput bola,” ujarnya.

Dalam isu kemanusiaan di Myanmar, seluruh delegasi Sidang Umum AIPA ke-44 pun menyepakati untuk mendorong implementasi Konsensus Lima Poin penyelesaian konflik di Myanmar. Puan mengatakan AIPA harus siap untuk mencari terobosan dalam membangun dialog dengan pihak-pihak terkait di negara yang masih berkonflik tersebut.

"Parlemen anggota AIPA juga perlu menjaga keberlangsungan demokrasi di Asia Tenggara. Sebagai satu keluarga besar, kita harus menjaga dan saling mengingatkan jangan sampai terjadi kemunduran proses demokrasi di Asia Tenggara," tegasnya.

Editor: Faieq Hidayat