Partai Perindo Gelar Webinar Antikorupsi Berhadiah Voucher Belanja Total Jutaan Rupiah, Daftar di Sini

JAKARTA, iNews.id - Berhadiah voucher belanja bagi 10 pendaftar pertama dan 10 pemenang kuis, webinar mingguan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) bertajuk “Tantangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia 2022," digelar pada Jumat (21/1/2022) pukul 14.00 WIB. Diskusi publik ini merupakan wujud dan komitmen Partai Perindo dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dam berintegritas sebagaimana harapan rakyat.

Bagi Anda yang ingin mengikuti kuis dalam webinar Partai Perindo tersebut bisa mendaftarkan diri melalui  link registrasi Zoom: bit.ly/TantanganPemberantasanKorupsidiIndonesia.

Baca Juga

Dukung Sikap Presiden Jokowi atas RUU TPKS, Partai Perindo: Segera Sahkan Guna Lindungi Perempuan dan Anak

Webinar Partai Perindo ini juga disiarkan secara streaming melalui Okezone.com, Sindonews.com, iNews.id, website Partai Perindo, dan channel YouTube dan akun Facebook Partai Perindo.

Partai Perindo akan menghadirkan tiga pembicara dalam webinar tersebut yakni Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan Advokasi Christophorus Taufik, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, dan aktivis antikorupsi Tama S Langkun.

Baca Juga

Jadi Harapan sebagai Partai Bersih, Perindo Gelar Webinar Antikorupsi, Daftar di Sini

Christophorus Taufik mengatakan webinar Partai Perindo yang digelar secara virtual ini patut diikuti sekaligus dicermati masyarakat luas. Pasalnya, di era digital ini semua harus dimanfaatkan untuk membuat sistem guna mengurangi atau menghindari interaksi antar pihak-pihak berkepentingan.

"Karena tanpa interaksi antara manusia susah untuk terjadi korupsi. E-government, e-catalog, e-court, dan lain-lain harus diterapkan secara berkelanjutan," ucap Christophorus di Jakarta, Kamis (20/1/2021).

Chris, begitu dia disapa, menekankan juga perlu adanya kajian ulang pada parameter tender dalam suatu proyek.

"Desain politik dari waktu ke waktu harus dikaji ulang agar tidak menjadi sistem politik berbiaya tinggi seperti yang terjadi sekarang ini," ujarnya.