Partai Perindo Sebut Sistem Keamanan Data di Indonesia Belum Layak 

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPP Bidang Inklusif dan Keberagaman Partai Perindo Anjas Pramono menilai pemerintah belum memiliki data security atau sistem keamanan data yang layak. Pemerintah diminta mengevaluasi secara menyeluruh.

Sebelumnya, muncul dugaan kasus kebocoran dan penjualan jutaan data Aparatur Sipil Negara (ASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang viral di media sosial.

Baca Juga

Adolf Hitler Ganti Nama setelah Terpilih Lagi untuk Kelima Kali

"Benar sekali, itu artinya sistem yang dimiliki pemerintah masih belum proper dan layak," kata Anjas, Senin (12/7/2024).

Menurutnya, harus ada perbaikan dan penguatan sistem keamanan data bagi warga negara Indonesia. Pemerintah, juga harus memitigasi kejadian serupa.

Anjas menegaskan, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki sumber daya manusia (SDM), dan memilih pihak pengendali keamanan data dengan keahlian teknologi yang mumpuni.

"Artinya, permasalahan ada diperbaiki kualitas SDM dan pihak vendor. Yang di mana pemilihan vendor tidak pernah menerapkan meritokrasi dalam pemilihan vendor," ucapnya.

Sebagai informasi, BKN telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), untuk melakukan investigasi terhadap dugaan kebocoran data tersebut.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq