PDIP Nilai Jokowi Tak Tepat Keluarkan Perppu KPK Saat Ini

Felldy Utama ยท Rabu, 09 Oktober 2019 - 15:02 WIB
PDIP Nilai Jokowi Tak Tepat Keluarkan Perppu KPK Saat Ini

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno. (Foto: iNews.id)

JAKARTA, iNews.id - Sebagian publik menunggu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu KPK. Padahal, sebelumnya, Menteri Sektretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyebutkan, pemerintah sedang membuat draf perppu tersebut.

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menilai Presiden Jokowi tak tepat menerbitkan Perppu KPK saat ini. "Pandangan kami sudah jelas. Sudah disampaikan berkali-kali. Yang paling tepat dalam sikon saat ini bukan mengeluarkan Perppu," katanya kepada wartawan, Selasa (8/10/2019) malam.

Hendrawan berpendapat meskipun Perppu menjadi kewenangan presiden, namun PDI Perjuangan menyarankan agar mekanisme untuk merepons penolakan terhadap UU KPK yang baru bisa ditempuh dengan jalur lain.

"Yang kami sampaikan, PDI Perjuangan menilai, yang paling tepat ditempuh adalah jalur hukum, yaitu Judicial Review lewat MK dan atau Legislative Review lewat revisi kembali UU," ujarnya.

Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyarankan hal serupa terkait Perppu KPK. Dia mengusulkan legislatif review dan judicial review ketimbang Perppu KPK. Dua langkah itu dinilai lebih lembut dan prosedural ketimbang Perppu KPK.

Langkah melalui legislatif review (LR) adalah Presiden menandatangani UU KPK yang baru, kemudian pemerintah dan DPR periode 2019-2024 memasukkan kembali ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) untuk dibahas kembali.

"Itu tidak menimbulkan keributan. Itu proses legislasi biasa dan bisa diprioritaskan di awal pemerintahan," kata Mahfud.

Langkah kedua, menurut menteri pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional ini, adalah judicial review. Langkah ini untuk meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan.

"Itu jalan konstitusional yang bagus, sehingga pembatalan itu (UU KPK) bisa melalui dua jalur yaitu uji formal. Nah, itu bisa dibatalkan. Itu uji formal. Dulu saya pernah membatalkan waktu di MK," ujar Mahfud.

Editor : Djibril Muhammad