PDIP Tegaskan Kawal Putusan MK, Siapkan Nota Penolakan RUU Pilkada

JAKARTA, iNews.id - Fraksi PDI-Perjuangan (PDIP) menilai apa yang telah disepakati dalam rapat panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada terkait syarat pencalonan calon kepala daerah (cakada) bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). PDIP akan tetap memperjuangkan agar putusan MK dipatuhi.

"Ini bertentangan dengan keputusan MK. Nah kalau keputusan MK itu adalah ya untuk semua kan ya, di sini hanya ditulis untuk yang tidak memiliki kursi," kata anggota Baleg DPR dari Fraksi PDIP, TB Hassanudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Baca Juga

Krisis Air Memburuk, Presiden Iran Peringatkan Warga Teheran Mungkin Harus Mengungsi

Dia memastikan PDIP akan terus berjuang untuk mendorong agar demokrasi di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Salah satunya mematuhi putusan MK.

Baca Juga

PDIP akan Umumkan Anies Maju Pilgub Jakarta 2024: Kita Kawal Ramai-Ramai ke KPU

Dia menyatakan pihaknya menyiapkan nota penolakan atas RUU Pilkada.

"Kami akan membuat nota khusus penolakan," pungkasnya.

Baca Juga

PDIP Tolak Revisi UU Pilkada Dibawa ke Paripurna: Preseden Buruk di Negara Hukum

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Putusan perkara tersebut dibacakan pada Selasa (20/8/2024).