Pelaksanaan Kartu Prakerja Dilaporkan, Ini Respons KPK

Rizki Maulana ยท Rabu, 06 Mei 2020 - 10:27:00 WIB
Pelaksanaan Kartu Prakerja Dilaporkan, Ini Respons KPK
Ilustrasi (Antara)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menganalisa laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terlebih dahulu terkait dugaan korupsi dari Program Kartu Prakerja. Untuk diketahui, MAKI telah meminta KPK menyelidiki dugaan korupsi dari program tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, setiap laporan yang masuk ke lembaga antirasuah akan dianalisis terlebih dahulu dengan melakukan verifikasi mendalam atas data tersebut.

"Setiap laporan masyarakat, termasuk dari MAKI, tentu KPK akan melakukan langkah-langkah analisa lebih lanjut dengan lebih dahulu melakukan verifikasi mendalam terhadap data yang diterima," kata Ali kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/5/2020).

Setelah melakukan verifikasi, kata Fikri, langkah selanjutnya yang diambil KPK ialah menelaah kembali terhadap informasi dan data yang masuk itu. Menurutnya, penyelidikan, dapat dilakukan jika hasil telaah tersebut terindikasi ada praktik tindak pidana korupsi.

"Apabila dari hasil telaahan dan kajian memang ditemukan adanya indikasi peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana maka tidak menutup kemungkinan KPK tentu akan melakukan langkah-langkah hukum berikutnya sesuai kewenangan KPK," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, MAKI meminta KPK segera membuka penyelidikan terkait dugaan korupsi dari program pelatihan dan pembinaan bagi warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan tersebut.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman, mengatakan hal ini berbeda dengan permintaan sebelumnya yang sebatas meminta KPK dalam pencegahan karena belum ada pembayaran pelatihan kartu prakerja.

"Saya meminta KPK sudah memulai melakukan proses penyelidikan atau setidaknya pengumpulan bahan atau keterangan dikarenakan saat ini telah ada pembayaran secara lunas program pelatihan peserta kartu prakerja gelombang I dan gelombang II," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (5/5/2020).

Jika ada dugaan mark up, Boyamin mengatakan, KPK sudah bisa memulai penyelidikan. Atau setidak-tidaknya, memulai pengumpulan bahan-bahan terkait atau keterangan.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq