Pembahasan soal Pendamping Anies Masih Alot, Begini Penjelasan Demokrat

JAKARTA, iNews.id - Partai Demokrat menyebut pembahasan soal deklarasi Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan PKS masih alot. Salah satu yang masih dibahas sebelum koalisi ini bulat melakukan deklarasi yaitu soal pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Ada 29 Super Miliarder Paling Sukses Menumpuk Kekayaan Sepanjang 2025

"Untuk deklarasi, masih dalam proses pembahasan dengan teman-teman Koalisi Perubahan. Kita cari formula yang paling memungkinkan untuk menang," tutur Herzaky dalam, Minggu (8/1/2023).

Herzaky menyampaikan Koalisi Perubahan masih mencari formula untuk memenangkan Anies dalam Pemilu 2024. Salah satu hal yang dibahas yakni pendamping Anies, bakal calon wakil presiden (bacawapres) hingga momentum deklarasi Anies.

Gibran Unggah Foto Anies Masuk Got: Aku Bercanda

"Apakah deklarasi koalisi dulu, atau sekaligus dengan capres, ataukah dengan cawapresnya juga. Semua mesti kami bahas dan pertimbangkan dulu secara detail. Ada kondisi-kondisi berbeda di 2024 dibandingkan 2019, yang perlu kami sesuaikan," ucap Herzaky.

Herzaky merasa ada perbedaan signifikan pada Pemilu 2024 dengan Pemilu 2019. Salah satu perbedaan mencolok dirasa Herzaky yakni terkait pelaksanaan waktu kampanye.

"Pas Pilpres 2019, waktu kampanye sangat panjang, hampir 8 bulan. Jadi, kalau capres-cawapres ditentukan dan diumumkan di saat-saat terakhir, masih ada waktu kira-kira 8 bulan untuk sosialisasi. Kalau di 2024, waktu kampanye hanya 75 hari. Sangat singkat," katanya.

"Jadi, kalau dulu di Pilpres 2019 baru last minute diumumkan, nama capres dan cawapres bisa jadi element of surprise. Nah, kalau sekarang, di Pilpres 2024, bisa jadi malah gol bunuh diri namanya," tutur Herzaky.

Pemilu 2024, kata Herzaky, waktu sosialisasi sosok capres-cawapres sangat terbatas. Dia mengatakan belum sempat konsolidasi dan kampanye, waktu sudah habis.

"Ingat, Indonesia ini sangat luas. Bukan seperti Jakarta yang jarak tempuhnya sejauh-jauhnya 2-3 jam saja, dan akses informasinya terbilang cepat dan luas. Perlu sosialisasi intens dengan seluruh rakyat Indonesia," tutur Herzaky.

"Nanti kalau sebelum waktu kampanye kita sudah keliling-keliling, dibilangnya tidak etis pula, meskipun kita tidak pakai uang rakyat seperti pejabat aktif yang sibuk keliling Indonesia layaknya kampanye padahal dibiayai negara," tuturnya.

Editor: Rizal Bomantama