Pembiayaan Utang Pemerintah Tembus Rp629,3 Triliun hingga Oktober 2026

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan utang neto pemerintah mencapai Rp629,3 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka tersebut setara 75,6 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun.

Menteri KeuanganSuahasil Nazara menjelaskan, sebagian besar pembiayaan utang berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto. Realisasinya mencapai Rp586,1 triliun atau 73,3 persen dari target tahunan sebesar Rp799,5 triliun.

Baca Juga

Menkeu Lapor APBN Defisit Rp379,3 Triliun per Oktober 2026, Setara 1,47 Persen PDB

"Pembiayaan utang neto telah dilakukan Rp629,3 triliun dari target APBN Rp832,2 triliun. Khususnya ini surat berharga, penerbitan surat berharga Rp586,1 triliun dari target Rp799,5 triliun, 73,3 persen dari targetnya," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).

Sementara itu, pembiayaan yang bersumber dari penarikan pinjaman tercatat sebesar Rp43,2 triliun. Jumlah tersebut setara 132,1 persen dari target APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp32,7 triliun.

Baca Juga

Utang Pinjol Masyarakat Tembus Rp106 Triliun, OJK Catat Risiko Gagal Bayar Naik

Suahasil menegaskan, pemerintah tetap menjalankan strategi pengadaan utang secara terukur. Penerbitan utang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan kas negara sekaligus mencermati momentum pasar agar biaya utang atau cost of fund dapat ditekan.

"Ini betul-betul kita pilih timing yang baik, timing yang betul-betul memberikan dampak biaya yang seminimal mungkin, namun kita harus mempertimbangkan kebutuhan kas yang ada, kita juga harus mempertimbangkan dinamika pasar," katanya.

Baca Juga

Utang Pinjol Warga RI Menggunung hingga Rp106 Triliun, Kredit Macet Naik Jadi 5,36 Persen

Strategi tersebut dijalankan di tengah ketidakpastian pasar keuangan domestik setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) membuka konsultasi terkait potensi perubahan klasifikasi pasar Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

Sentimen tersebut sempat memengaruhi minat investor dalam lelang Surat Utang Negara (SUN). Hal itu terlihat dari penurunan penawaran masuk atau incoming bid dari Rp64,8 triliun pada lelang 13 Oktober menjadi Rp31 triliun pada 27 Oktober 2026.

Baca Juga

Menkeu Suahasil Optimistis Ekonomi RI Tumbuh 5,4-5,5 Persen pada 2026

Namun, minat investor kembali menguat pada lelang SUN 10 November 2026. Nilai incoming bid melonjak hingga Rp79,71 triliun.

Suahasil menilai penguatan tersebut mencerminkan kepercayaan pelaku pasar terhadap ketahanan ekonomi Indonesia dan kredibilitas pengelolaan fiskal pemerintah.

Baca Juga

Menkeu Suahasil Rombak Pejabat Kemenkeu, Robert Leonard Marbun Sekjen Era Purbaya Dicopot

"Ini dibangun di atas kepercayaan bahwa ekonomi Indonesia resilien, APBN dikelola dengan baik, APBN dikelola dengan kredibel. Kita nggak bisa meng-undermine kredibilitas dari pengelolaan ekonomi dan pengelolaan APBN ini. Inilah yang kita harus terus lakukan. 10 November kemarin, incoming bid-nya kembali ke Rp79,71 triliun, bahkan di atas dari sejak bulan September," ucapnya.

Editor: Donald Karouw