Pemerintah Disarankan Bikin Aplikasi Ojol, Ciptakan Lapangan Kerja

JAKARTA, iNews.id - Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno menyarankan pemerintah Indonesia membuat aplikasi ojek online dan taksi online tersendiri. Apalagi, ojol di Indonesia sudah diakui sebagai lapangan pekerjaan.

"Jika negara mengakui pengemudi ojek online (ojol) sebagai lapangan pekerjaan baru, maka idealnya negara membuat aplikasi sendiri untuk menyejahterakan warganya," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).

Baca Juga

Rusia Tuduh Ukraina dan Inggris Coba Curi Jet Tempur MiG-31 Bersenjata Rudal Hipersonik Kinzhal

Menurutnya, dengan begitu potongan biaya yang dikenakan kepada pengemudi dapat diatur tidak lebih dari 10 persen. Hal ini berbeda dengan kondisi saat ini yakni pengemudi merasa terbebani dengan potongan biaya yang mencapai lebih dari 20 persen.

"Jika aplikasi transportasi online dimiliki oleh negara, keuntungan bukanlah target utama. Prioritasnya adalah kesejahteraan pengemudi dan kemudahan bagi masyarakat, sehingga tujuan sosialnya lebih tercapai," kata dia.

Baca Juga

Kapolri Bersama Ribuan Buruh hingga Driver Ojol Hadiri Peringatan Maulid Nabi di Polda Metro

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu menerangkan, fokus pemerintah selama ini hanya kepada aplikator saja, bukan kepada pengemudi. Hal ini bisa memunculkan dugaan bahwa sejumlah pejabat yang berurusan dengan aplikator sudah menerima fasilitas dari mereka.

Sementara itu aplikator juga sudah mengklaim banyak memberikan fasilitas yang diminta para driver ojol.

"Dengan kata lain, ada kemungkinan bahwa kemudahan yang diberikan oleh perusahaan aplikasi membuat pemerintah tidak lagi melihat perlunya menciptakan sistem transportasi online milik negara, dan kebijakan yang ada lebih menguntungkan perusahaan aplikasi itu sendiri daripada pengemudi," katanya.

Editor: Reza Fajri