Pemerintah Dituding Politisasi Perpanjangan Izin FPI, Begini Reaksi Mendagri

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut tidak akan memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) jika organisasi kemasyarakatan (ormas) itu tidak tunduk dengan ideologi Pancasila. Pernyataan presiden itu dinilai mempolitisasi izin FPI.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah tudingan tersebut. Mantan sekretaris jenderal (sekjen) PDI Perjuangan ini mengatakan, pemerintah tidak mempolitisasi perpanjangan izin FPI.

Baca Juga

Soal Perpanjangan SKT FPI, Menhan Ryamizard Sepakat dengan Jokowi

"Tidak ada. Yang ditelaah oleh Ditjen Polpum (Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum) kami tidak hanya FPI. Ada 400.000 lebih ormas yang terdaftar di Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM, sebagainya," ujarnya ketika ditemui usai menjadi narasumber acara Kementerian PAN-RB di Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).

Tjahjo memastikan, pemerintah tidak membeda-bedakan ormas mana pun jika Surat Keterangan Terdaftar (SKT) habis. Apalagi, setiap ormas wajib melengkapi surat-surat persyaratan yang diminta.

Baca Juga

Mendagri: FPI Belum Lengkapi Syarat Perpanjangan Ormas

"SKT kalau habis masa berlaku, semua dicek. Khususnya yang menyangkut menerima Pancasila atau tidak, itu saja intinya," katanya.

SKT ormas FPI habis pada 20 Juni 2019, namun menurut Kemendagri ormas itu masih belum melengkapi syarat perpanjangan izin SKT.

Baca Juga

Wiranto: Perpanjangan Izin FPI Masih Dievaluasi

Sebelumnya, Dirjen Polpum Soedarmo mengatakan, salah satu syarat yang harus dipenuhi FPI adalah rekomendasi dari Kemenag. FPI juga belum menyerahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi yang ditandatangani pengurusnya.

FPI menuduh pemerintah mempolitisasi proses perizinan setelah Presiden Joko Widodo mengatakan jika tidak sejalan dengan negara, ada kemungkinan tidak akan memperpanjang izin atau SKT ormas dari kelompok tersebut.

Izin ormas FPI terdaftar dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Adapun masa berlaku SKT FPI, yaitu sejak 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019.

Editor: Djibril Muhammad