Pemerintah Gerak Cepat Tangani Karhutla, Personel Gabungan dan Alutsista Ditambah

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menambah personel gabungan serta mengerahkan alutsista untuk mendukung operasi pemadaman.

Penambahan kekuatan ini dilakukan guna mengoptimalkan upaya pengendalian kebakaran dan mempercepat penanganan di wilayah terdampak.

Baca Juga

Padamkan Bara Api di Gambut, Satgas Karhutla Kotim Gunakan Metode Suntik Air

Tak hanya menambah belasan ribu personel gabungan, pemerintah juga menambah alutsista untuk memadamkan api.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 22 Oktober 2026 menunjukkan kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi yang saat ini ditangani seluas 384,18 hektare.

Baca Juga

Polri Buru Pelaku Pembakaran Hutan, Penegakan Hukum Karhutla Diperketat!

Total unit udara yang dikerakan 56 terdiri dari patroli 13 unit, water bombing 34 unit, serta operasi modifikasi cuaca sebanyak 6 unit. Sementara jumlah personel gabungan yang dikerakan di enam provinsi sebanyak 71.878 orang.

"Untuk personel yang bekerja saat ini pemerintah sudah menambah karena melihat masih masifnya kejadian karhutla terutama di Kalimantan Tengah. Biasanya kami sampaikan ada 60.000 (personel), sekarang jadi 71.000 (personel) lebih," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan

Baca Juga

38.772 Personel Dikerahkan Tangani Karhutla Kalimantan, Luas Area Terbakar 18.973 Ha

"Untuk penanganan karhutla ini khususnya kami menambah secara signifikan di Kalimantan Tengah yang tadinya 4.500 (personel), sekarang menjadi 11.000 (personel) lebih," tuturnya.

Selain itu, pemerintah pusat menyalurkan bantuan anggaran sebesar Rp1,235 triliun kepada tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota yang terdampak parah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dana tersebut diharapkan mempercepat pemadaman, mendukung penanganan darurat, serta membantu masyarakat yang terdampak.

Baca Juga

Prabowo Kucurkan Banpres Rp240 Miliar Tangani Karhutla di Kalbar

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengatakan bantuan tersebut disalurkan dalam dua tahap, yakni pada 7 September 2026 dan 22 Oktober 2026. Penyaluran dilakukan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

“Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua tersebut sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp1,235 triliun,” kata Sugiono dalam keterangannya, Kamis (22/10/2026).

Tujuh provinsi penerima bantuan tersebut adalah Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau. Selain pemerintah provinsi, bantuan juga disalurkan kepada 35 pemerintah kabupaten/kota yang mengalami dampak karhutla di wilayah tersebut.

Sugiono menegaskan, Presiden Prabowo terus memantau perkembangan penanganan karhutla setiap hari. Presiden meminta agar anggaran yang disalurkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat sekaligus memperkuat upaya pemadaman.

Editor: Aditya Pratama