Pemerintah Longgarkan Larangan Masuk WNA, Simak Kriterianya

JAKARTA, iNews.id - Satgas Penanganan Covid-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2021 terkait pelaku perjalananan dari luar negeri. Dalam SE itu pemerintah melonggarkan larangan masuk bagi warga negara asing (WNA).

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Adisasmito menyebut WNA yang memegang visa dan izin tinggal sudah diperbolehkan masuk ke Indonesia. Ketentuan ini disesuaikan dengan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020.

Baca Juga

Pecahkan Rekor, Telur Faberge yang Dibuat untuk Tsar Rusia Terakhir Terjual Rp503 Miliar

“WNA sudah diperbolehkan masuk ke Indonesia dengan syarat merupakan pemegang visa dan izin tinggal sesuai Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020. Pemegang izin sesuai skema travel corridor arrangement. Dan WNA dengan pertimbangan atau izin  khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga,” katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Kemudian kewajiban karantina akan dikecualikan bagi WNA bagi pemegang visa diplomatik dan dinas terkait kunjungan resmi setingkat menteri ke atas.

Baca Juga

iNews Sore Live di iNews dan RCTI+ Senin Pukul 15.45: Stop WNA Masuk Indonesia, Kecuali TKA China?

“Dan juga WNA dengan skema travel corridor arrangement. Perlu ditekankan bahwa mekanisme masuk ke wilayah NKRI bagi pihak yang dikecualikan ini tidak menghilangkan kewajiban lain dalam melaksanakan protokol kesehatan lainnya,” ujarnya.

Selain itu WNA dan warga negara Indonesia (WNI) yang masuk ke dalam negeri tetap diimbau agar melanjutkan karantina secara mandiri selama 14 hari.

“Khususnya setelah hasil test PCR ulang kedua telah keluar sebelum memutuskan untuk melanjutkan perjalanan,” ujarnya.

Wiku mengatakan aturan ini akan  digunakan seterusnya dengan waktu yang ditentukan  kemudian. Dia mengatakan aturan terkait pelaku perjalanan dari luar negeri sebelumnya selalu diperbarui setiap dua minggu.

Penetapan kebijakan ini diharapkan mengurangi kebingungan di masyarakat terkait kebijakan yang berlaku.

“Namun ke depannya tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan ini dapat berubah seiring keadaan covid-19 terkini. Sehingga evaluasi akan dilakukan setiap dua minggu sekali,” ucapnya.

Editor: Rizal Bomantama