Pemerintah Masih Kaji Rencana Pemulangan Anak-Anak WNI Eks ISIS

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah masih mengkaji rencana pemulangan anak-anak warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Saat ini pemerintah masih fokus mendata jumlah anak-anak WNI eks ISIS di luar negeri beserta keberadaannya.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian mengatakan salah satu pertimbangan pemerintah adalah keberadaan anak-anak WNI eks ISIS yang sebagian besar masih terkonsentrasi di kamps khusus Suriah. Donny menyebut pemerintah masih mempertimbangkan kemungkinan mereka sudah terpapar ideologi radikal karena berbaur dengan eks ISIS dari berbagai negara.

Baca Juga

4 Fakta Pembunuhan Saif Al-Islam Gaddafi yang Disebut sebagai Calon Pemimpin Libya

"Mereka masih ada di kamp di Suriah. Foreign fighters itu tidak datang dari negara dengan pendapatan rendah, tetapi karena militansi ideologi. Ketika ideologi ini kembali ke Indonesia akan membahayakan. Itu yang masih dikaji," ucapnya dalam acara diskusi Polemik Trijaya bertajuk WNI Isis Dipulangkan atau Dilupakan di kawasan Wahid Hasyim, Sabtu (7/3/2020).

Donny menjelaskan pemerintah belum bisa menyampaikan hasil kajian sejauh ini kepada publik karena mempertimbangkan sejumlah hal. Menurut Donny, anak-anak, khususnya yang berstatus yatim piatu menjadi salah satu kelompok yang dipertimbangkan pemerintah untuk dipulangkan.

Baca Juga

Mahfud: 117 Napi Terorisme Ikut Deradikalisasi di Tahun 2020

Menurutnya kelompok tersebut besar kemungkinan belum terpapar ideologi radikal. Donny menyebut usia mereka masih di bawah 17 tahun dan belum memiliki identitas resmi dari Indonesia.

"Memang ada kebijakan yatim piatu akan dipulangkan. Karena mereka tidak menjadi bagian dari gerakan itu. Salah satu tanggung jawab negara adalah memelihara anak-anak yang terlantar karena tidak punya ibu dan ayah. Tetapi ini masih dikaji," katanya.

Kajian mendalam, kata Donny dilakukan untuk mencegah pemerintah kecolongan dari berbagai potensi-potensi buruk. Menurutnya bisa saja ada beberapa anak yang masuk klasifikasi tersebut, tetapi sudah terpapar ideologi dari ISIS.

"Kenapa kita kaji terus? Karena kita tidak tahu keterpaparannya. Artinya ada yang hanya memang ikut-ikutan saja, ada yang kemungkinan sudah terpapar juga. Ini yang betul-betul harus dipantau, karena tidak ingin membawa masalah. Kami tak ingin mereka jadi api dalam negara," katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan menteri terkait untuk mengidentifikasi berapa banyak WNI bekas ISIS. Identifikasi dilakukan agar diketahui ada atau tidak anak-anak dari WNI yang sudah yatim piatu.

"Dari identifikasi dan verifikasi ini nanti akan kelihatan," ujar mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Hingga saat ini, WNI bekas pengikut ISIS yang sudah teridentifikasi mencapai 689 orang. Setelah identifikasi tuntas, pemerintah akan melakukan cegak tangkal (cekal) sehingga tidak bisa masuk ke Indonesia.

"Cegah tangkal bisa dilakukan di sini kalau data itu dimasukkan ke Imigrasi," kata Jokowi.

Editor: Rizal Bomantama