Pemerintah Siapkan Sistem Satu Data Vaksinasi Covid-19

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah terus berupaya menahan laju penularan Covid-19, salah satunya dengan mendatangkan vaksin. Terkait itu, pemerintah pun mempersiapkan program vaksinasi ini sebaik-baiknya.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir memastikan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 nanti akan berjalan transparan. Sejak awal, pemerintah terus melakukan sosialisasi dan juga pertemuan-pertemuan dengan para pakar seperti, ITAGI, dan IDI.

Baca Juga

Trump Murka dan Serukan 6 Anggota Kongres Partai Demokrat Digantung, Ini Sebabnya

"Semua kita libatkan, karena ini merupakan faktor terpenting dalam penanganan Covid-19 yaitu penyelamatan terhadap manusia. Dalam rangka transparansi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pemerintah juga menyiapkan infrastuktur sistem satu data,” kata Erick dalam acara webinar dengan tema “Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19” yang diselenggarakan KPCPEN, Selasa (24/11).

Erick yang juga menteri BUMN ini menuturkan, terdapat lima tujuan utama dalam membangun sistem informasi pelaksanaan vaksin Covid-19. Pertama mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data. Kedua, menyaring data individu penerima vaksin prioritas.

Baca Juga

Doni Monardo Beri Peringatan Keras: Jangan Bikin Acara Timbulkan Kerumunan

Ketiga, membangun aplikasi pendaftaran vaksin baik program pemerintah maupun program mandiri. Keempat, memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksin. Kelima, memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi.

Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero) Soleh Ayubi, pada acara yang sama mengatakan, proses dari ujung ke ujung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bukan perkara mudah. Ini karena pertama kalinya Indonesia melakukan kegiatan besar ini, terutama di bidang pelayanan kesehatan.

Baca Juga

Doni Monardo: Kasus Covid-19 Global Naik, Indonesia Turun

"Proses ini akan melibatkan banyak pihak, apalagi melihat alur waktu dan jumlah yang akan divaksinasi itu luar biasa besar. Tentunya semua proses ini akan mengikuti berbagai regulasi seperti, regulasi Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM), Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta dukungan aparat keamanan,” ucapnya.

Untuk itu pemerintah memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini. Tujuan penggunaan teknologi ini adalah menghindari kesalahan serta mempercepat proses.

Baca Juga

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 di Indonesia Terus Meningkat

Menurut dia, proses-proses yang sebelumnya lama seperti, proses pendaftaran dan verifikasi, bisa dilakukan secara cepat. "Yang terakhir kita berupaya menjaga kualitas, baik itu kualitas vaksinnya maupun kualitas pelayanannya,” kata Soleh.

Seluruh data penerima vaksin Covid-19 prioritas, kini sedang dalam tahap pencocokan dan pengintegrasian antar kementerian dan lembaga terkait.

Bio Farma sedang mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TNI, dan Polri.

Sementara itu Direktur Digital Bisnis PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Fajrin Rasyid mengatakan, sistem ini nanti akan bisa memberikan data, baik untuk program vaksin Covid-19 pemerintah maupun program mandiri. Apabila sudah terdaftar dalam satu sistem, tidak bisa terduplikasi atau terdaftar dalam sistem lainnya.

Dengan demikian hal ini dapat mengurangi kemungkinan duplikasi dan memberikan vaksin lebih tepat sasaran.

Sistem satu data ini telah disimulasikan sebanyak dua kali di tempat terpisah. Simulasi pertama dilaksanakan di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu (18/11) dan dihadiri Presiden Joko Widodo. Simulasi kedua dilakukan di Puskesmas Cikarang, Bekasi pada Kamis (19/11) dan dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Presiden menyampaikan secara umum sistem ini sudah berjalan baik. Tentu ada satu dua masukan sehingga terus kita kembangkan,” ucap Fajrin.

Bio Farma dan anak perusahaannya mendapat mandat untuk melakukan pengadaan, pengemasan, dan pendistribusian vaksin Covid-19.

Bio Farma ditugaskan melakukan distribusi sampai ke Dinas Kesehatan Provinsi dan mungkin juga akan dilibatkan ke dalam proses yang lain. Berkaitan dengan vaksin mandiri, tujuh BUMN Farmasi nantinya juga akan membuka layanan vaksinasi.

Soleh Ayubi mengatakan, momentum ini menjadi lompatan bagi industri layanan kesehatan Indonesia. Proses manual dalam industri layanan kesehatan akhirnya bisa diotomatisasikan.

"Ini akan menciptakan ekosistem layanan Kesehatan digital nasional yang tentu di bawah regulasi Kemenkes dan BPOM. Harapannya kita ingin pasien menjadi pusatnya nanti sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup yang berfokus pada pasien.” ujar Soleh.

Untuk diketahui, pemerintah telah menyiapkan dua skema vaksinasi yaitu, skema vaksinasi bantuan pemerintah untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik, TNI, Polri, Satpol PP, Aparat Hukum, dan Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran.

Kedua yaitu skema vaksinasi mandiri, yaitu vaksinasi yang biayanya ditanggung oleh masyarakat secara perorangan. Erick Tohir menyampaikan.

“Kontribusi masyarakat yang mengikuti vaksinasi mandiri ini tidak kalah pentingnya, melihat penduduk Indonesia yang sangat besar, sehingga tentu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih, sudah seyogyanya membantu pemerintah dengan membayar vaksinasi sendiri”.

Editor: Zen Teguh