Pemerintah Sisir Alat Sadap usai Kasus Penyadapan Prabowo, Antisipasi Penyalahgunaan

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan pemerintah tengah melakukan langkah pencegahan dan penyisiran terhadap alat-alat sadap yang dimiliki sejumlah instansi. Penyisiran dilakukan usai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terungkap.

"Oh ya, untuk antisipasi ke depan tentu tentu dipikirkan tapi tindak pidana yang sekarang sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikan itu akan terus dilakukan," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Baca Juga

Golkar Tegaskan Tudingan Bahlil Terlibat Penyadapan Prabowo Fitnah: Menyesatkan Rakyat

Dia menambahkan, pemerintah akan mengantisipasi potensi penyalahgunaan alat penyadapan yang dimiliki instansi tertentu. Langkah itu dilakukan agar perangkat tersebut tidak digunakan di luar kewenangan.

"Pemerintah tentu mengantisipasi jangan sampai di masa yang akan datang alat-alat penyadap yang dimiliki oleh instansi-instansi tertentu yaitu disalahgunakan, pastinya itu hal itu," katanya.

Baca Juga

Megawati Kembali Singgung Penyadapan, Tegaskan Tak Punya HP: Saya Orang yang Disadap

Yusril juga menjelaskan awal mula terungkapnya kasus dugaan penyadapan yang menyasar Prabowo. Menurut dia, laporan terkait kasus tersebut telah ditindaklanjuti kepolisian melalui penyelidikan untuk mengidentifikasi keberadaan alat sadap hingga pihak-pihak yang diduga terlibat.

"Ada pihak yang melapor kepada kepolisian terhadap kasus penyadapan ini. Dan karena melapor kan kemudian dilakukan satu penyelidikan ke dalam," ujar Yusril.

Baca Juga

Rocky Gerung Sindir Penyadapan Prabowo: Menyadap Tidak Legal, Itu Kerjaan Polisi

Setelah memperoleh bukti awal terkait keberadaan alat dan dugaan keterlibatan sejumlah pihak, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto langsung melaporkan temuan tersebut kepada Prabowo. Menanggapi laporan itu, Prabowo menginstruksikan agar proses hukum dijalankan secara transparan dan objektif.

"Presiden memberikan arahan supaya dilakukan penegakan hukum secara objektif sesuai norma-norma hukum yang berlaku, dan tegakkan hukum itu tanpa pandang bulu," tegasnya.

Baca Juga

Sosok Besar Nikmati Penyadapan Prabowo, Habiburokhman Minta Polri Usut Tokoh Politik

Yusril menuturkan, Prabowo menyerahkan sepenuhnya teknis penanganan perkara kepada jajaran kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya.

Lebih lanjut, Yusril menyatakan penyidikan kasus dugaan penyadapan oleh Bareskrim Polri masih terus berjalan. Penyidik mendalami perkara tersebut untuk mengungkap motif serta pihak-pihak yang terlibat.

Baca Juga

Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Bentuk Satgas Kasus Penyadapan, Percayakan ke Bareskrim

"Tapi penyidikan terus dilakukan dan saksi-saksi juga terus diperiksa dan alat bukti juga terus dihimpun, dan pendapat para ahli juga didengar, karena pendapat ahli juga merupakan satu alat bukti dalam persidangan pidana," pungkasnya.

Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo. Mereka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, telah ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan.

Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.

Selain Prabowo, dugaan penyadapan tersebut juga menyasar sejumlah pihak lain, mulai dari elite partai politik, aktivis, hingga media.

Editor: Rizky Agustian