Pemerintah Tak Izinkan Konser Israel Houghton, Yusril: RI Komitmen Dukung Palestina

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memastikan pemerintah tidak mengizinkan konser musisi asal Amerika Serikat, Israel Houghton, bersama grup musik Israel and New Breed di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Yusril setelah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait rencana pertunjukan bertajuk ‘Til The Whole World Knows Tour 2026’.

Imigrasi Pastikan Tolak Visa Israel Houghton untuk Konser di Jakarta

"Setelah kami melakukan koordinasi dan mempertimbangkan aspek keamanan dalam negeri serta komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina, kami berpandangan bahwa kegiatan apa pun yang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk merugikan perjuangan rakyat Palestina tidak akan diperkenankan diselenggarakan di Indonesia," kata Yusril, dikutip Selasa (6/10/2026).

Yusril menuturkan, penolakan tersebut juga mempertimbangkan pernyataan publik yang pernah disampaikan Israel Houghton perihal pendiriannya membela Israel. Selain itu, masukan publik termasuk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menjadi bahan pertimbangan.

Pejabat Israel Sebut Iran Mungkin Serang Negaranya untuk Ganggu Pemilu

“Pernyataan tersebut tentu menjadi salah satu hal yang kami pertimbangkan dalam melihat sensitivitas kegiatan ini, khususnya dalam konteks komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina," ujar Yusril.

Meski demikian, dia menegaskan pemerintah tidak mempersoalkan keyakinan keagamaan Israel Houghton maupun latar belakangnya sebagai musisi lagu rohani.

"Pemerintah tidak dalam posisi menilai keyakinan keagamaan seseorang. Yang menjadi perhatian pemerintah adalah jangan sampai kegiatan apa pun di Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan propaganda politik yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri dan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina,” ucapnya.

Yusril menambahkan, kementeriannya telah berkoordinasi dengan Kemenko Polkam, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kebudayaan, serta Polri. Dalam koordinasi tersebut, kata Yusril, Polri melalui Polda Metro Jaya menegaskan pertunjukan musik tersebut tidak akan mendapatkan izin, dengan mempertimbangkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta untuk mencegah timbulnya gejolak.

Di samping itu, Yusril menyatakan sampai saat ini juga belum ada permohonan resmi penyelenggaraan pertunjukan tersebut yang diajukan kepada kepolisian, baik oleh panitia maupun event organizer.

“Yang juga agak mengherankan bagi saya adalah bagaimana tiket sudah dijual secara online, sementara izin untuk menyelenggarakan pertunjukannya sendiri belum ada," katanya.

Editor: Reza Fajri