Pemerintah Ubah Aturan KUR 2026: Bunga Flat 6%, Pengajuan Bisa Tanpa Batas

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan hasil rapat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM. Nantinya, bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tahun 2026 akan flat 6 persen dan bisa diajukan tanpa batas.

Menurut Airlangga, pemerintah tetap mempertahankan tiga kategori KUR pada 2026, yakni KUR di bawah Rp10 juta (Super Mikro), KUR tanpa agunan di bawah Rp100 juta, dan KUR kecil Rp100 juta hingga Rp500 juta.

Bos Google: Jangan Membabi Buta Percaya pada AI

Pemerintah menyiapkan pagu penyaluran sebesar Rp300 triliun dengan bunga tetap 6 persen.

“Dalam kebijakan itu dilanjutkan bahwa KUR itu ada tiga level yaitu KUR yang di bawah Rp10 juta, kemudian Super Mikro, kemudian KUR yang di bawah Rp100 juta tanpa agunan, kemudian KUR kecil yang Rp100 juta sampai dengan Rp500 juta. Total anggaran yang disiapkan adalah Rp300 triliun, kemudian bunganya fix 6 persen,” ujar Airlangga.

Menteri UMKM: 60,6% KUR Tersalurkan ke Sektor Produksi, 11 Juta Tenaga Kerja Bisa Terserap

Ia menuturkan, kebijakan baru untuk 2026 menetapkan single tarif bunga sebesar 6 persen, menggantikan pengaturan sebelumnya yang membatasi jumlah pengajuan ulang KUR.

Dengan skema baru ini, terutama untuk sektor produksi, termasuk pertanian dan perdagangan berorientasi ekspor, debitur dapat kembali menarik KUR tanpa batas frekuensi.

Realisasi KUR Tembus Rp217,20 Triliun, 76,86 Persen dari Target

“Untuk sektor produksi, sektor pertanian, sektor perdagangan untuk ekspor itu tidak dibatasi, jadi itu bisa terus ditarik kembali,” ungkapnya.

Selain itu, KUR untuk kredit investasi industri padat karya juga tetap dilanjutkan. Pemerintah meminta Kementerian Perindustrian dan Kementerian UMKM untuk mempercepat penyaluran pada sektor-sektor tersebut.

Airlangga juga menyinggung perkembangan tiga skema Kredit Program Perumahan (KPP) yang sejak dua bulan terakhir mulai dijalankan pemerintah. Pada 2026, implementasi KPP akan semakin didorong, terutama melalui percepatan kesiapan penyaluran oleh perbankan.

“KPP ini juga akan didorong untuk implementasinya ditingkatkan, karena ini baru dalam dua bulan. Kemudian kami minta ke depan ini juga akan disiapkan, terutama kesiapan perbankannya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa anggaran KPP tidak termasuk dalam pagu KUR Rp300 triliun. Pemerintah menyiapkan tambahan Rp130 triliun untuk pembiayaan perumahan, yang akan menjadi skema terpisah. Untuk tahap awal, target penyaluran mencapai Rp28 triliun pada kuartal I-2026.

Editor: Puti Aini Yasmin