Pemkot Cirebon Kena Semprot KLH, Terancam Pidana karena Open Dumping di TPA Kopi Luhur

Pemkot Cirebon Kena Semprot KLH, Terancam Pidana karena Open Dumping di TPA Kopi Luhur

CIREBON, iNews.id – Pemerintah Kota Cirebon menerima sanksi administrasi paksaan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) karena masih menerapkan sistem pengelolaan sampah terbuka (open dumping) di TPA Kopi Luhur. Teguran keras ini dikeluarkan Kedeputian Penegakan Hukum KLH sejak 7 Maret 2025 lalu.

Baca Juga

Anggota NATO Ini Minta Eropa Tidak Dipersenjatai Habis-habisan

Hingga kini, KLH menilai belum ada tindak lanjut berarti dari Pemkot Cirebon untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah yang melanggar aturan lingkungan.

Direktur Pengaduan dan Pengawasan Kedeputian Penegakan Hukum KLH Ardi mengatakan, pihaknya telah memberikan waktu 180 hari kepada Pemkot Cirebon untuk berbenah.

Baca Juga

Sampah di Bantargebang Setara Gedung 16 Lantai, AHY Dorong Investasi Swasta untuk Kelola

"Kami sudah beri waktu sejak Maret. Tapi dalam pengawasan lanjutan hari ini, kami tidak melihat langkah konkret dari Pemkot untuk menindaklanjuti rekomendasi yang kami berikan," ujar Ardi di lokasi TPA Kopi Luhur, Sabtu (14/6/2025).

KLH telah memasang pelang pengawasan serta garis pengamanan lingkungan di area TPA sebagai bentuk peringatan keras. Langkah ini diambil karena praktik open dumping dinilai merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Baca Juga

Warga Grobogan Digegerkan Penemuan Mayat di Saluran Air, Sempat Dikira Tumpukan Sampah

Menurut Ardi, salah satu rekomendasi utama KLH adalah menghentikan sepenuhnya sistem open dumping dan beralih ke metode yang lebih ramah lingkungan seperti sanitary landfill atau controlled landfill. Jika tidak dipatuhi, Pemkot Cirebon bisa dikenai sanksi pidana.

Baca Juga

Polisi Tangkap 3 Pelaku Pungli di Pasar Gedebage Bandung, Modus Retribusi Sampah

"Jika tidak dilaksanakan, bisa dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU Nomor 32 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman maksimal satu tahun penjara," ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengakui bahwa TPA Kopi Luhur menjadi perhatian serius pihaknya.

"Ini memang menjadi salah satu konsentrasi kami untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di TPA Kopi Luhur," ujar Edo.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya sedang berupaya berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merancang sistem pengelolaan sampah yang lebih ideal. Namun Edo juga mengakui keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam implementasi cepat dari rekomendasi KLH.

"Sebetulnya beberapa rekomendasi sudah mulai kami jalankan, tapi mungkin belum sepenuhnya memenuhi harapan Kementerian. Kami akan terus berupaya, walau memang waktunya cukup singkat dan saat ini kami tengah melakukan efisiensi anggaran," ujarnya.

Editor: Donald Karouw