Pemkot Semarang Minimalisir Potensi Konflik Pemilu

Termasuk komunikasi lebih masif antara pemerintah daerah dengan Bawaslu Kota Semarang.

"Kita jaga kondusivitas, jika ada yang melanggar bisa dikomunikasikan dulu. Jangan sampai membuat kontra agar semua juga bisa berjalan dengan aman dan kondusif," ujar Mbak Ita.

Dia berharap, pesta demokrasi di ibu kota Jawa Tengah bisa berjalan sesuai asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil) tanpa konflik dan permasalahan apapun.

Seperti diketahui, Kota Semarang menjadi kota dengan potensi konflik tertinggi di Jawa Tengah. Sementara untuk nasional, Semarang menjadi kota dengan potensi konflik pada urutan ke-12.

"Ini yang perlu diwaspadai, sehingga kami komunikasikan di jajaran Pemkot Semarang hingga tingkat kecamatan, kelurahan bahkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas terkait apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam tahapan Pemilu," ucapnya.