Penampakan Ahmad Dhani Sehari di Dalam Penjara Cipinang

JAKARTA, iNews.id - Ahmad Dhani Prasetio resmi mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur usai divonis satu tahun enam bulan terkait kasus ujaran kebencian.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak mengunggah foto penampakan juru kampanye (jurkam) capres-cawapres nomor urut 02 tersebut di akun twitter-nya @Dahnilanzar.

Baca Juga

Korea Utara Pamer Kapal Selam Tenaga Nuklir, Tandingi Rencana Korsel

Dalam foto yang diunggah terlihat pentolan grup musik Dewa 19 duduk bersama tahanan lainnya. Dhani bersama rekam barunya itu duduk di atas kasur berwarna biru.

"Saya dan semua Anggota BPN berdoa dan yakin Mas @AHMADDHANIPRAST kuat dan tegar. Dia pejuang. Dia korban rezim. Terus berdiri tegak dan melawan. @fadlizon @prabowo @sandiuno," tulis Dahnil dalam foto tersebut, Senin (28/1/2019).

Baca Juga

Divonis 1,5 Tahun Penjara, Ahmad Dhani Banding

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memvonis 1,5 tahun penjara terhadap musisi Ahmad Dhani. Pentolan Grup Band Dewa 19 itu diputus bersalah atas cuitan di Twitter karena dianggap memuat ujaran kebencian.

Dhani terbukti melakukan ujaran kebencian dalam postingan di akun Twitternya @AHMADDHANIPRAST.

Baca Juga

Ahmad Dhani Divonis 1,5 Tahun Penjara Kasus Ujaran Kebencian

"Menyatakan terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana," kata Ketua Majelis Hakim Ratmoho di PN Jakarta Selatan, Senin (28/1/2019).

Vonis atas Dhani ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, JPU menuntut Ahmad Dhani dua tahun penjara atas kasus ujaran kebencian. Dhani diduga melanggar Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Terdakwa terbukti secara sah menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan dan menjatuhkan pidana dua tahun kepada terdakwa," kata JPU Dwiyanti dalam tuntutannya.

Dhani diduga melanggar pasal 54 A ayat 2 juncto pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juncto pasal 55 ayat 1 KUHP. Hal yang memberatkan menjadi pertimbangan jaksa dalam membuat surat tuntutan adalah meresahkan masyarakat, sedangkan yang meringankan tidak ada.

Editor: Djibril Muhammad