Pengamat Militer: Pembentukan Kodam di Tiap Provinsi Tak Salah tapi Harus Melalui Penelitian

JAKARTA, iNews.id - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman berencana menambah Komando Daerah Militer (Kodam) di setiap provinsi. Usulan tersebut masih berproses di Mabes TNI. 

Pengamat militer Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan pembentukan Kodam di setiap provinsi tidak salah. Namun harus melalui penelitian terhadap kebutuhan.

Baca Juga

Thailand dan Kamboja Berkonflik Lagi, 4 Tentara Bangkok Terkena Ledakan Ranjau

"Menurut saya tidak ada salahnya Kodam ada di setiap provinsi. Tetapi tentu itu harus melalui unsur penelitian terhadap kebutuhan Kodam di semua provinsi tersebut," kata perempuan disapa Nuning dalam keterangannya, Kamis (25/5/2023).

Diketahui, saat ini terdapat 15 Kodam di seluruh Indonesia dari 38 provinsi. 

Baca Juga

Mabes TNI Masih Kaji Pembangunan Kodam Baru di Tiap Provinsi

Menurut Ketua DPP bidang Hankam dan Siber Partai Perindo ini, pembentukan Kodam tersebut juga harus dibahas dengan Komisi I DPR mitra TNI. Pembentukan Kodam baru tidak boleh mengurangi pos-pos lainnya dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM). 

"Harus dibahas secara mendalam dengan Komisi I DPR RI mitra TNI. Juga harus jelas dulu politik anggarannya, jangan sampai pembentukan Kodam justru mengurangi pos-pos lain yang juga penting dalam tubuh TNI," katanya.

"Juga SDM TNI AD harus dipersiapkan sehingga mencukupi penempatan di Kodam-kodam yang baru kelak. Seharusnya personel yang memegang jabatan di Kodam-kodam itu juga menguasai teknologi perang modern," imbuh dia.

Selain itu, kata dia prajutit TNI AD harus dipersiapkan menghadapi ketidakpastian ancaman ke depannya yang dapat terjadi. Berbagai jenis wabah penyakit dan kemungkinan munculnya perang modern, di mana semua menuntut kesiapan militer.

"Kualitas prajurit TNI juga harus ditingkatkan untuk mengawaki teknologi militer terkini. Seperti pemanfaatan Unmanned System, baik berupa robot maupun artificial intelligent, dan cyber defense," katanya.

Prajurit di perbatasan juga harus mendapatkan atensi lebih. Selain itu, kesiapan matra TNI juga harus mengacu pada ancaman yang ada, di antaranya karakter ancaman di masa depan didominasi oleh tingginya potensi gejolak (volatibility), ketidakpastian (uncertainty), kompleks (complexity), dan ambigu (ambiguity).

"Seharusnya Outcome Income  sudah diperhitungkan melalui berbagai macam simulasi untuk melaksanakan berbagai macam OMP dan OMSP. Termasuk di dalamnya adalah simulasi penganggaran agar pembentukan dan operasionalisasi Kodam," katanya.

"Jika ancaman semakin tinggi/besar maka tentu saja tidak cocok jika terlalu ramping apalagi prajurit tidak dibekali pengetahuan perang yang cukup," katanya.

Dia juga mempertanyakan apakah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ( Sishankamrata) masih valid. Jika masih valid, pembentukan Kodam baru harus mengacu Renstra III tahun 2019-2024.

"Apakah Sishankamrata kita masih valid? Apakah sistem pertahanan pulau-pulau besar masih dipertahankan ? Kalau masih valid dan dipertahankan maka pembentukan Kodam baru harus mengacu ke Rencana Strategis III  2019 - 2024. Bukan orientasi menambah jabatan belaka," katanya.

Editor: Faieq Hidayat