Pengamat: Niat Prabowo Usulkan Damai Rusia-Ukraina Sangat Mulia dan Bagus

JAKARTA, iNews.id - Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati menilai niat Menhan Prabowo Subianto menawarkan proposal perdamaian untuk Ukraina dan Rusia sangat mulia dan baik. Proposal itu berisi perlunya gencatan senjata, penarikan pasukan 15 kilometer dari posisi depan ke zona demiliterisasi baru, dan pengerahan pasukan PBB. 

Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber ini mengatakan niat dan tujuan Prabowo untuk mewujudkannya perlu ada kesepakatan antarpihak untuk tujuan damai sebelumnya. 

Baca Juga

Trump Murka dan Serukan 6 Anggota Kongres Partai Demokrat Digantung, Ini Sebabnya

"Reaksi atas apa yang diusulkan Menhan Prabowo tentu ada yang setuju mendukung ada juga yang menolak. Contoh yang mendukung Belanda, yang tidak setuju Presiden Ukraina Zelensky," ujar perempuan yang akrab disapa Nuning, Kamis (8/6/2023).

Mantan anggota Komisi l DPR ini menyebut, bisa saja secara internasional usulan Menhan jadi bahan pembicaraan meski konsekuensinya ada yang mendukung dan ada yang tak setuju. 

Baca Juga

Presiden Jokowi Akan Panggil Menhan terkait Pidato dan Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina di Singapura

"Zona demiliterisasi dalam bahasa Inggris Demilitarization Zone (DMZ) adalah wilayah dari dua atau lebih kekuatan militer (atau persekutuan) yang merupakan batas wilayah yang diakui secara de facto di dunia internasional masing-masing negara dan tidak memperkenankan adanya aktivitas militer," kata Nuning.

Baca Juga

Prabowo Terima Dubes Rusia, Utarakan Masukan untuk Perdamaian

Dia mengatakan, DMZ ini lahir dari kesepakatan apabila kedua belah pihak sudah sepakat untuk berdamai. Seberapa luas DMZ, di mana posisinya, kalau perlu penjaga, siapa yang disetujui oleh kedua bela pihak. 

Menuru dia, sepanjang belum ada kesepakatan damai, maka tidak akan pernah ada DMZ. Memang akan menjadi hal aneh apabila belum ada kesepakatan damai tapi sudah mengusulkan DMZ. 

"Saya melihat niat dan ide Pak Prabowo sangat mulia dan bagus, hanya saja akan lebih baik bila dikoordinasikan dengan Menlu dan Komisi I DPR sehingga terkawal dengan baik saat disampaikan ke publik internasional," ujarnya.

Editor: Faieq Hidayat