Pengamat Nilai KTP Sakti Ganjar-Mahfud Wujudkan Komitmen Layanan Satu Data

Selasa, 26 Desember 2023 - 13:09:00 WIB

Capres Ganjar Pranowo memiliki program KTP Sakti. (Foto: Istimewa).

JAKARTA, iNews.id - Gagasan untuk mewujudkan satu data lewat program unggulan pasangan calon nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yakni KTP Sakti disambut baik. Pasalnya, program ini komitmen yang perlu diwujudkan sejak lama.

"Misalnya untuk KTP Sakti, sepakat itu memang, daripada kita ada kartu prakerja, kartu apa, ada banyak kartu Kita. Jadikan satu," kata pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah saat dihubungi, Selasa (26/12/2023).

Pengusiran Senyap: Visa Perjalanan Diberikan pada Warga Palestina dengan Pengawasan Israel

Menurut dia, program ini selaras dengan aturan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang telah tertuang dalam peraturan Presiden (Perpres) nomor 95 Tahun 2018.

"Tapi sampai hari ini itu belum banyak terlaksana. Jadi digital kan, Jadi sistem layanan satu kartu satu ini," ujarnya.

Ganjar-Mahfud Solusi Rakyat dan KTP Sakti Jadi Trending Topic di Media Sosial X

Hanya saja, Trubus melihat jika program ini sulit untuk diterapkan dalam jangka waktu yang pendek. Sebab, prosesnya butuh waktu yang sangat panjang.

Program ini nantinya akan berkaitan dengan anggaran untuk menyiapkan infrastrukturnya di seluruh daerah. Dia menyebut program ini tidak akan cukup untuk mengandalkan APBN saja.

Ganjar Ditanya Warga soal KTP Sakti, Bukti Program Sukses Disosialisasikan ke Masyarakat

Terlebih, katanya, anggaran untuk masing-masing daerah saja sudah berbeda. Untuk itu, tantangan terberatnya dari segi pembiayaan untuk mewujudkan komitmen satu data ini.

"Kebijakan itu bisa terlaksana harus melalui KPBU (Kerja sama pemerintah dan Badan Usaha) misalnya. Cuma untuk investasi, investor ini kan butuh kepastian hukum juga. Artinya investor kan yg dicari untung, ada profit yang disampaikan," ujarnya.

Di sisi lain, dia melihat untuk menyatukan data-data itu sulit untuk dilakukan secara cepat. Pasalnya, masing-masing Kementerian/lembaga memiliki ego sektoral sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

"Jadi kita mendukung untuk program-program semacam itu, tapi apakah kita ada anggarannya, caranya bagaimana, nah itu yang harus diuraikan. Itu kan belum ada uraiannya, kartu sakti ini caranya gimana, itu kan harus ada detailnya," katanya.

Editor: Faieq Hidayat