Pengamat Prediksi Harga Beras Terus Naik Sepanjang 2025, Ini Penyebabnya

Baca Juga

Polisi Bongkar Pengoplosan Beras Subsidi SPHP di Jambi, Pemilik RPK Ditangkap

Pertama, kebijakan pangan harus berbasis pada data dan fakta. Dia menilai jika kebijakan tidak berbasis fakta, maka hasilnya akan berantakan dan banyak pihak akan dirugikan.

Kedua, pemerintah harus hati-hati dalam menafsirkan sinyal harga. Kenaikan harga yang terjadi seharusnya tidak serta-merta menjadi alasan untuk menyalahkan sistem distribusi atau pelaku pasar. 

Baca Juga

Mentan Sebut Harga Beras di 15 Provinsi Sudah Turun, Distribusi SPHP Diperkuat

Ketiga, perlu menghentikan intervensi terhadap lembaga penyimpanan cadangan pangan seperti Bulog.

"Kalau di luar negeri, lembaga yang menyimpan cadangan pangan pemerintah itu seharusnya bebas intervensi dari pihak mana pun. Jadi dalam hal ini Bulog di Indonesia, harus bebas intervensi. Bulog bisa menyelenggarakan in-out dengan baik, sekarang Bulog menghadapi persoalan besar dalam stok. Karena terlalu banyak pihak yang mencampuri urusan Bulog," ujarnya.

Terakhir, dia mengingatkan pemerintah seharusnya hanya menguasai sekitar 10 persen dari total produksi beras nasional. Menurutnya, saat ini pemerintah memaksakan untuk menyerap lebih banyak, bahkan sampai melampaui jumlah tersebut. 

Dia juga menekankan pentingnya kerja sama dengan sektor swasta dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga.