Pengamat Tegaskan Putusan MK soal Pilkada Lebih Tinggi dari UU, Desak KPU Patuhi

JAKARTA, iNews.id - Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan pilkada dan syarat usia calon kepala daerah (cakada). Dia menilai, putusan itu berkedudukan lebih tinggi dari Undang-undang (UU) Pilkada.

Sebab, putusan MK berisi penafsiran konstitusi. "UU-nya (pilkada) kan sudah diubah MK. Putusan MK itu isinya menafsir konstitusi, konstitusi lebih tinggi dari UU," ujar Feri saat dihubungi, Rabu (21/8/2024).

Baca Juga

Rusia Sengaja Biarkan Kapal Mata-mata NATO Pantau Uji Coba Rudal Nuklir

Oleh karena itu, dia mendesak KPU mematuhi putusan MK sebagai persyaratan pendaftaran cakada meski secara teknis UU Pilkada belum diubah oleh DPR.

Baca Juga

Berkah Putusan MK, 6 Parpol di Jabar Bisa Usung Calon Gubernur tanpa Koalisi

"KPU kan wajib patuhi putusan MK. Jika ada UU dan putusan MK, ya patuhi putusan MK," ujar Feri.

Dia menyebut KPU bisa mengabaikan UU Pilkada bila RUU Pilkada yang sedang dibahas oleh DPR berbeda dengan putusan MK. Sebab, menurutnya, MK memutuskan sesuatu untuk memperbaiki UU bukan malah memperburuk aturan.

Baca Juga

Hasil Putusan MK, PDIP Berencana Usung Anies-Hendrar Prihadi Maju di Pilkada 2024

"Wajib diabaikan, karena putusan MK untuk memperbaiki UU bukan sebaliknya dan KPU wajib mematuhi putusan MK," tuturnya.