Pengamat Ungkap Akar Permasalahan Demo Ricuh Agustus, Singgung Ketidakadilan dan Kemiskinan

JAKARTA, iNews.id - Pemikir Kebhinekaan, Sukidi Mulyadi mengungkapkan akar permasalahan pada demonstrasi yang berakhir ricuh pada Agustus lalu. Dia menyebut salah satu persoalan utama perekonomian Indonesia saat ini terjadi pada kelas menengah yang terancam jatuh ke kelompok miskin.

Hal tersebut disampaikan Sukidi dalam diskusi Menuju Satu Tahun Pemerintahan Prabowo bertajuk 'Bisul-Bisul Permasalahan Bangsa, di Mana Akarnya?” di Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).

5 Pesawat Militer Terbesar saat Perang Dunia II

Sukidi menyebut, jumlah kelompok menengah saat ini semakin membesar. Selain itu, kelompok ini terancam akan jatuh ke kelompok rentan miskin atau miskin.

“Ini akar dari masalah kita,” ucapnya.

Demokrat Ungkap Peran Kelas Menengah Tak Bisa Diremehkan: Pilar Penting Perekonomian!

Dia pun menyinggung aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi akhir Agustus lalu. Sukidi menilai, momen tersebut menjadi kesempatan bagi kelompok menengah untuk melawan terhadap kebijakan yang tidak adil terhadap kelompok tersebut.

Selain itu, Sukidi juga menyinggung makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi salah satu program utama Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai, MBG bukan jawaban atas permasalahan ekonomi saat ini.

Perekonomian Indonesia Positif, Pewaralaba Kuliner Optimistis dalam Berekspansi

"Saya tidak melihat jawabannya (permasalahan ekonomi) ada di MBG. MBG itu tak lebih dari sekadar kampanye politik untuk kepentingan Pemilu 2029,” kata dia.

Doktor jebolan Harvard University itu menilai, program MBG perlu dimoratorium dan evaluasi komprehensif usai maraknya kasus keracunan beberapa waktu lalu.

Selain itu, Sukidi menilai Presiden Prabowo harus memperhatikan perbaikan kualitas pendidikan, serta kesejahteraan guru dan menengah.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025 tumbuh 5,12 persen secara tahunan (yoy) berdasarkan produk domestik bruto (PDB).

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), bila dibandingkan dengan kuartal I 2025 atau secara q-to-q, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,04 persen.

Ekonomi Indonesia berdasarkan PDB kuartal II 2025 atas dasar harga berlaku Rp5.947 triliun, dan atas dasar harga konstan Rp3.396,3 triliun.

Sementara itu, BPS melaporkan tingkat kemiskinan Indonesia dari segi persentase jumlah penduduk miskin terhadap total populasi dari per Maret 2025 turun 8,74 persen menjadi 23,85 juta jiwa. Tingkat kemiskinan perkotaan pada Maret 2025 mencapai 6,73 persen, sedangkan kemiskinan pedesaan sebesar 11,03 persen.

BPS mencermati persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2025 sebesar 6,73 persen yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi September 2024. Penduduk miskin di kota meningkat sekitar 0,07 persen pada Maret 2025, dibandingkan September 2024 lalu.

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan sebanyak 44.433 tenaga kerja di Indonesia terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) periode Januari-Agustus 2025. Mayoritas pekerja yang terdampak PHK terjadi di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan data yang dirilis Kemnaker, Jawa Barat menjadi wilayah dengan kasus PHK terbanyak selama delapan bulan terakhir, mendominasi sejak Maret hingga Agustus 2025. Penurunan jumlah PHK dari puncaknya di Februari ke Agustus mencapai lebih dari 95 persen.

Editor: Aditya Pratama