Pengangguran Sarjana Capai 1 Juta, Perindo Dorong Sinergi Kampus, Industri dan Pemerintah

JAKARTA, iNews.id - Pengangguran berlatar belakang sarjana mencapai 1.033.182 orang atau sekitar 14,31 persen dari total 7,22 juta pengangguran pada Mei 2026. Partai Perindo mendorong sinergi perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah untuk memperbaiki penyerapan tenaga kerja berpendidikan tinggi.

Data tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026. Pada periode sama, jumlah pengangguran nasional turun dari sekitar 8,43 juta orang menjadi 7,22 juta orang.

Baca Juga

Penyandang Disabilitas Ikut Upacara HUT ke-81 RI Bersama Partai Perindo Sulsel

Wakil Ketua Umum Partai Perindo sekaligus Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Tama S Langkun, mengapresiasi penurunan angka pengangguran nasional. Namun, dia meminta pemerintah dan pemangku kepentingan melihat lebih jauh kondisi tenaga kerja berpendidikan tinggi.

“Pertama-tama tentu kita harus mengapresiasi penurunan jumlah pengangguran nasional. Dari sekitar 8,43 juta menjadi 7,22 juta orang. Ini menunjukkan bahwa ada perbaikan dalam penciptaan dan penyerapan tenaga kerja,” ujar Tama di Jakarta, Rabu (19/8/26).

Baca Juga

Partai Perindo Sulsel Libatkan Penyandang Disabilitas dalam Upacara HUT ke-81 RI

Menurut Tama, terdapat persoalan serius di balik penurunan pengangguran nasional. Proporsi pengangguran sarjana mencapai 14,31 persen, meningkat dibandingkan Agustus 2022 yang berada di kisaran 7,98 persen.

“Di satu sisi pengangguran nasional turun, tetapi di sisi lain proporsi pengangguran sarjana justru meningkat. Ini sebuah kontradiksi yang harus kita baca secara serius. Jangan sampai keberhasilan menurunkan angka pengangguran nasional justru menutupi persoalan baru, yaitu semakin banyak tenaga kerja berpendidikan tinggi yang tidak terserap,” katanya.

Baca Juga

Partai Perindo Dorong UMKM dan Pendidikan Jadi Kunci Kesejahteraan di HUT Ke-81 RI

Dia menilai kondisi tersebut perlu dilihat sebagai persoalan struktural, terutama terkait ketidaksesuaian atau mismatch antara pendidikan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurut dia, persoalan pengangguran sarjana tidak semestinya hanya dibebankan kepada lulusan.

“Jangan kita mengatakan sarjananya tidak punya kompetensi, tidak punya pengalaman, atau terlalu memilih pekerjaan. Kita harus melihat persoalan ini secara lebih adil dan struktural. Ada tanggung jawab universitas, dunia usaha, dan pemerintah,” tegasnya.

Tama menawarkan konsep “3 Link and Match” untuk memperkuat penyerapan lulusan perguruan tinggi. Skema tersebut mencakup tiga pihak, yakni kampus, dunia usaha, dan pemerintah.

Perguruan tinggi didorong memperkuat relevansi pendidikan dengan kebutuhan industri. Dunia usaha diminta menyediakan ruang magang, apprenticeship, hingga jalur rekrutmen. Sementara pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi menghasilkan lapangan kerja berkualitas.

“Kampus harus mulai berani mengukur dirinya dari apa yang terjadi kepada alumninya setelah wisuda. Berapa persen yang bekerja? Berapa lama masa tunggunya? Apakah pekerjaan mereka sesuai dengan kompetensinya?” ujarnya.

Dari sisi dunia usaha, Tama meminta perusahaan membuka jalur transisi bagi mahasiswa dan fresh graduate. Pemerintah juga dinilai perlu menghubungkan kebijakan pendidikan tinggi dengan sektor industri, investasi, hilirisasi, ekonomi digital, jasa profesional, industri kreatif, kesehatan, dan pariwisata.

Sektor-sektor tersebut dinilai memiliki kapasitas untuk menyerap tenaga kerja berpendidikan tinggi.

“Jangan semua perusahaan meminta pengalaman kepada fresh graduate. Harus ada mekanisme yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan pengalaman sebelum lulus. Magang harus diarahkan menjadi apprenticeship dan kalau memungkinkan berujung pada rekrutmen,” katanya.

Tama juga mengingatkan solusi pengangguran sarjana tidak cukup hanya dengan mendorong kewirausahaan. Menurut dia, pemerintah tetap perlu memastikan tersedianya lapangan kerja formal yang layak.

“Tidak semua sarjana harus menjadi entrepreneur. Entrepreneurship penting, tetapi negara tetap harus memastikan tersedianya lapangan kerja formal yang layak. Jangan sampai tanggung jawab penciptaan pekerjaan justru seluruhnya dibebankan kepada individu,” tegasnya.

Untuk jangka panjang, Tama menilai visi pendidikan tinggi harus selaras dengan kebutuhan sektor riil. Perguruan tinggi tidak cukup hanya meningkatkan jumlah lulusan, tetapi juga perlu memastikan tersedia ruang kerja yang sesuai dengan kompetensi mereka.

“Kita tidak boleh hanya mencetak lebih banyak sarjana. Kita juga harus menciptakan lebih banyak pekerjaan yang membutuhkan sarjana,” pungkasnya.

Editor: Puti Aini Yasmin