Penguatan Hilirisasi Dorong UMKM Daerah Terlibat dalam Ekosistem Industri Nasional

JAKARTA, iNews.id – Penguatan ketahanan energi nasional tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan ekosistem industri yang inklusif serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) turut mendorong penguatan ketahanan energi melalui penyebarluasan informasi mengenai kebijakan, program, dan perkembangan sektor energi agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai transformasi industri nasional.

Baca Juga

Komdigi Berlakukan Aturan Baru, Konten Disinformasi Bisa Dihapus dalam 4 Jam

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memperkuat industri hilirisasi sumberdaya alam dengan membuka kesempatan lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengusaha daerah untuk terlibat dalam rantai pasok industri. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pemerataan manfaat pembangunan sekaligus memperkuat perekonomian daerah.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, keberhasilan hilirisasi tidak hanya diukur dari pembangunan fasilitas pengolahan sumber daya alam, tetapi juga dari kemampuan industri menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat di daerah.

Baca Juga

Komdigi Tegaskan Tidak Lakukan Shadow Ban soal Karhutla di Medsos!

Menurut dia, keterlibatan pengusaha lokal perlu terus diperkuat agar masyarakat di wilayah penghasil sumber daya alam dapat mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi yang berkembang di daerahnya.

“Jangan semua pekerjaan dikuasai, dimonopoli oleh satu kelompok tertentu, tapi harus dibagi kepada orang daerah, untuk juga mereka bisa ikut mengambil bagian dalam rangka penciptaan ekonomi di daerahnya masing-masing,” ujar Bahlil dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).

Baca Juga

Komdigi Kaji Aturan Label Konten AI, Cegah Manipulasi Informasi Karhutla

Perluas Peluang UMKM dalam Rantai Pasok Industri

Penguatan peran UMKM dan pengusaha daerah dalam rantai pasok industri menjadi salah satu langkah untuk menciptakan pemerataan kesempatan ekonomi.

Kebutuhan barang dan jasa dalam kegiatan industri diharapkan dapat melibatkan lebih banyak pelaku usaha lokal. Dengan demikian, aktivitas investasi juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat.

Baca Juga

Komdigi Tegaskan Tak Ada Pembatasan Konten Karhutla, Pastikan Terbuka dengan Kritik

Pemerintah turut mendorong kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi pengusaha daerah untuk terlibat dalam kegiatan industri, termasuk sektor pertambangan. Salah satunya melalui pengaturan penggunaan kontraktor tidak terafiliasi serta pemberian kesempatan kepada pelaku usaha lokal.

Selain itu, pemerintah mendorong penguatan akses UMKM, koperasi, dan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam pengelolaan sumber daya alam melalui kebijakan afirmatif di sektor pertambangan.

Baca Juga

Meutya Hafid Hormati Keputusan Raline Shah Mundur dari Stafsus Komdigi

Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas partisipasi pelaku usaha daerah sekaligus membangun ekosistem industri yang lebih inklusif dan berdaya saing.

Hilirisasi Perkuat Kemandirian Industri Nasional

Di sisi lain, pengembangan hilirisasi nasional juga diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui penguatan teknologi, investasi, dan kapasitas industri dalam negeri.

Pembangunan fasilitas pengolahan atau smelter perlu diiringi peningkatan penguasaan teknologi dan kemampuan industri nasional agar Indonesia semakin mandiri dalam mengelola potensi sumber daya alamnya.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong optimalisasi nilai tambah sumber daya alam sebagai bagian dari strategi memperkuat perekonomian dan ketahanan energi nasional.

Pembenahan tata kelola investasi dan perizinan juga terus dilakukan untuk menciptakan proses bisnis yang lebih transparan, efektif, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Salah satunya melalui pengaturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan yang kembali menggunakan sistem satu tahun.

Melalui berbagai upaya tersebut, penguatan hilirisasi diharapkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, memperluas kesempatan usaha, serta meningkatkan kapasitas industri nasional.

Sejalan dengan upaya tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital terus mendorong penyebarluasan informasi yang akurat dan mudah diakses masyarakat mengenai perkembangan sektor energi dan kebijakan pemerintah. Penyampaian informasi ini menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendukung agenda transformasi industri dan penguatan ketahanan energi nasional.

Editor: Maria Christina