Penjelasan Menkeu Purbaya soal Kenaikan Gaji ASN di 2026

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyebut butuh waktu satu kuartal di 2026 sebelum memutuskan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN). Hal ini disampaikan untuk menjawab isu berkaitan kenaikan gaji yang masih simpang siur.

Purbaya menuturkan, pemerintah masih melihat kondisi pendapatan negara pada kuartal pertama di 2026. Apalagi, ada kebijakan baru pemerintah dengan Bank Indonesia yang semakin sinkron.

Baca Juga

Militer AS Ngamuk Lagi, Serang Kapal-kapal Diduga Angkut Narkoba, 8 Orang Tewas

"Tapi saya masih tunggu satu triwulan lagi untuk melihat gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita dengan kebanyakan yang lebih sinkron dibanding sebelumnya," ujar Purbaya kepada wartawan dikutip, Kamis (1/1/2026).

Purbaya menambahkan, masalah yang berdampak pada belanja pemerintah akan dibahas pada kuartal II 2026 mendatang. Hal ini termasuk kenaikan gaji ASN.

Baca Juga

Defisit APBN Terancam Melebar di Akhir Tahun, Purbaya: Nggak Bisa Tidur Tunggu Uang Masuk

"Habis itu mungkin triwulan kedua, karena baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak kepada kenaikan belanja pemerintah," tuturnya.

Baca Juga

KSAD Maruli Curhat Ngutang Jembatan, Menkeu Purbaya Kaget Jaminannya Tentara

Sebagai informasi, rencana kenaikan gaji ini sejatinya telah memiliki landasan hukum yang kuat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025.

Baca Juga

Purbaya Ungkap Sisa Dana Tanggap Darurat Rp1,51 Triliun, Dorong BNPB Segera Cairkan 

Berdasarkan beleid tersebut, kebijakan penyesuaian gaji direncanakan menyasar tiga kelompok utama yakni Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS), Anggota TNI dan Polri, serta Pejabat Negara.

Purbaya sebelumnya mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima surat resmi dari Kemenpan-RB terkait detail usulan kenaikan tersebut.

Meski demikian, Kementerian Keuangan masih perlu melakukan analisis mendalam terhadap postur anggaran belanja pegawai dalam APBN sebelum keputusan final diambil.

Editor: Aditya Pratama