Perindo Sebut Pencabutan Izin ACT Tepat: Karena Pemerintah Harus Lindungi Kepentingan Publik

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin lembaga donasi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Perindo menegaskan langkah itu wajar dilakukan oleh pemerintah dalam menanggapi kasus dugaan penyelewengan dana yang mencuat.

Pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan.

Baca Juga

Tak Cuma Intelijen, Rusia Juga Bantu Iran dengan Taktik Drone Canggih untuk Hajar AS dan Israel

Merespons hal tersebut, Kepala Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Yusuf Lakaseng mengatakan langkah pemerintah melakukan pencabutan izin dianggap sudah tepat. 

"Pencabutan itu wajar karena pemerintah harus melindungi kepentingan publik. Pemerintah pasti punya alasan yang cukup untuk melakukan itu," kata Yusuf, Rabu (6/7/2022).

Baca Juga

Usai Cabut PUB ACT, Kemensos Sisir Izin Lembaga Pengumpul Donasi Lain

Dia melanjutkan, terkait dugaan penyelewengan dana oleh ACT tidak bisa sekadar berhenti di pencabutan izin. Menurutnya, harus ada tindak lanjut dari pihak yang berwenang demi kejelasan kasus tersebut dan memberikan efek jera.

"Selanjutnya audit secara menyeluruh harus dilakukan dan penegakan hukum yang objektif agar ada efek jera dan publik memperoleh kejelasan serta keadilan," ujarnya.

Juru Bicara Nasional Partai Perindo itu juga meminta kasus ini tidak disangkutpautkan dengan isu agama. Pemerintah melakukan pencabutan izin ACT ini murni demi kepentingan masyarakat.

"Jangan ada tuduhan islamofobia pada pemerintah. Ketegasan pemerintah itu harus diapresiasi umat karena semua itu dilakukan untuk melindungi umat dari penipuan," tuturnya.

Editor: Rizal Bomantama