Petahana Bertarung di Pilkada 2020, Kemendagri Tunjuk 137 Pjs Kepala Daerah

Dita Angga ยท Jumat, 25 September 2020 - 08:31:00 WIB
Petahana Bertarung di Pilkada 2020, Kemendagri Tunjuk 137 Pjs Kepala Daerah
Ilustrasi Pilkada Serentak 2020. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menunjuk 137 penjabat sementara (Pjs) kepala daerah. Keputusan tersebut diambil menyusul 137 petahana yang kembali bertarung pada Pilkada Serentak 2020.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik mengatakan, ratusan Pjs tersebut nantinya menjalankan tugas selama kepala daerah definitif cuti di luar tanggungan negara karena mengikuti Pilkada Serentak 2020. "Kemendagri menugaskan 4 Pjs gubernur. Lalu ada 133 Pjs bupati/wali kota yang terdiri atas 119 Pjs bupati dan 14 Pjs wali kota dalam Pilkada Serentak 2020," katanya melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (25/9/2020).

Akmal memastikan, penunjukan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Dalam Pasal 70 ayat (3) disebutkan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang akan ikut kontestasi pilkada harus cuti di luar tanggungan negara serta melepaskan hak-hak fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Sebanyak 4 Pjs gubernur tersebut yakni untuk Provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Jambi dan Kepulauan Riau. Sementara 133 Pjs bupati/wali kota antara lain untuk Kabupaten Asahan, Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Samosir, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Ogan ilir, Kabupaten Lebing, Kota Batam, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purbalingga, Kota Semarang, Kabupaten Bantul dan Kota Blitar.

"Untuk bupati ada 3 daerah yang ditolak usulan Pjs-nya. Ini karena petahana bupatinya tidak ditetapkan sebagai pasangan calon (paslon) oleh KPUD dengan berbagai alasan sehingga tidak bisa maju dalam kontestasi pilkada dan mereka tidak cuti di luar tanggungan negara," ujarnya.

Akmal menuturkan, Pjs diangkat dari pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk menteri untuk melaksanakan tugas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Penunjukan Pjs untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum dan menjaga stabilitas pemerintahan daerah pada masa pelaksanaan kampanye pilkada.

Editor : Djibril Muhammad