PGI Sesalkan Penyiksaan Warga Sipil di Papua, Serukan 3 Hal Ini

JAKARTA, iNews.id - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyesalkan penyiksaan terhadap warga sipil di Papua yang pelakunya diduga aparat TNI. Video penganiayaan itu viral di media sosial dan memicu kemarahan masyarakat dan para pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM).

"Perilaku penyiksaan ini akan memperpanjang rantai kekerasan yang berujung pada bertambahnya korban masyarakat sipil dan aparat keamanan (TNI/Polri) di wilayah konflik Papua," kata perwakilan Biro Papua PGI, Pdt. Ronald Rischard dalam keterangan tertulis, Senin (25/3/2024).

Baca Juga

3 Alasan NATO Tidak Pernah Menjadi Pilihan Terbaik bagi Ukraina

PGI menyerukan tiga hal menyikapi peristiwa tersebut. Pertama, manusia adalah citra Allah (Imago Dei) yang harus dihormati dan dimuliakan martabatnya sehingga PGI mengecam keras tindakan penyiksaan terhadap warga sipil di Papua.

"Kepada korban dan keluarga korban, PGI menyampaikan rasa belasungkawa serta mendorong semua mitra ekumenis untuk membantu pemulihan trauma korban, keluarga korban, dan komunitas terdampak di Papua," katanya.

Baca Juga

Kasus Penganiayaan, 8 Prajurit TNI Ditahan di Pomdam III/Siliwangi

Kedua, tindakan penyiksaan ini merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

"Penting bagi kita semua untuk berdiri bersama dalam solidaritas untuk menentang penyiksaan dan melindungi Hak Asasi Manusia di Papua," kata PGI.

Baca Juga

Heboh soal Sejumlah Orang Berpakaian Loreng Aniaya Warga, Kapuspen TNI: Diduga Oknum Anggota

Ketiga, PGI mendorong dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkapkan pelanggaran HAM yang telah terjadi, menegakkan akuntabilitas, mencegah impunitas, serta memberikan keadilan kepada korban. Selain itu, perlu diperkuat mekanisme pengawasan dan pelaporan yang independen, serta penegakan hukum yang tegas dan transparan untuk mencegah terjadinya tindakan semacam ini di masa depan.

"Semoga peristiwa keji ini tidak mematahkan semangat kita untuk terus bekerja sama demi penghentian kekerasan di Tanah Papua, serta mewujudkan Papua Tanah Damai secara utuh dan menyeluruh," katanya.