Pilkada 2020 Digelar di Masa Pandemi Covid-19, KPU Sebut Pemilihan Bersejarah

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menggelar Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember meski tahapannya dimulai di tengah pandemi covid-19. Ketua KPU, Arief Budiman menyebut hal itu akan menjadi sejarah tersendiri bagi Indonesia.

Arief menuturkan, Pilkada yang dilangsungkan di tengah pandemi akan kembali membuat Indonesia mencatatkan hal besar. Sebelumnya di tahun 2019 Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang menurutnya cukup berhasil.

Baca Juga

Rusia Sebut Rencana Uji Coba Nuklir AS Berisiko Membahayakan Dunia

"Kita akan menyelenggarakan pemilihan bersejarah. Yaitu pemilihan yang diselenggarakan di tengah pandemi virus covid-19," katanya dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Dia mengatakan Pilkada Serentak 2020 setidaknya memberikan dua dampak. YAng pertama jika Pilkada 2020 dapat berjalan dengan baik, maka akan menjadi bekal bagi generasi penerus jika ke depannya harus menggelar pemilihan di tengah kondisi seperti sekarang.

Baca Juga

KPU Terima 456.256 Data Pemilih Tambahan untuk Pilkada Serentak 2020

"Jika dijalankan dengan baik, ini akan menjadi fondasi yang kuat dalam penyelenggaraan pemilihan di masa yang akan datang, kalau kita menghadapi situasi yang sama. Jadi apa yang dilakukan hari ini sebetulnya bukan hanya untuk kepentingan hari ini, tetapi untuk kepentingan generasi yang akan datang," ucapnya.

Dampak kedua, jika Pilkada 2020 tidak berjalan baik mungkin akan memunculkan permasalahan yang akan menyulitkan generasi mendatang. Oleh sebab itu penting bagi semua pihak untuk turut menyukseskan Pilkada 2020.

"Kita harus belajar lagi, cari referensi lagi, menyesuaikan banyak hal. Maka penting bagi kami melaksanakan ini dan didukung banyak pihak," katanya.

Untuk menyukseskan Pilkada 2020, Arief memohon kepada pemerintah agar memfasilitasi penambahan personel yang bertugas. Menurutnya, penambahan personel penting untuk mendukung jajaran KPU daerah, mulai dari KPU Provinsi, KPU kabupaten atau kota hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

"Kami ingin mendapatkan dukungan pemerintah, yaitu personel. Jadi KPU Provinsi dan kabupaten atau kota, kemudian sekretariat PPK dan PPS tentu tidak bisa dipenuhi sendiri oleh KPU," katanya.

Selain itu, Arief juga meminta kepada pemerintah daerah agar memfasilitasi ruang sekretariat bagi panitia penyelenggara. Menurutnya, pemda biasanya mempersilakan panitia PPK dan panitia pemungutan suara (PPS) menempati kantor sekretariat mereka.

"Kami memerlukan dukungan dari pemerintah baik pusat, pemprov, dan pemda untuk bisa menggunakan suatu ruangan sebagai sekretariat. Biasanya di kantor kelurahan dan kecamatan, bisa juga di luar itu. Jadi mohon ini bisa difasilitasi," ujarnya.

Editor: Rizal Bomantama