Pilkada Serentak 9 Desember 2020, DPR: Kita Tak Bisa Berlama-lama Larut dalam Covid-19

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia angkat bicara soal kritikan sejumlah elemen masyarakat tentang keputusan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar 9 Desember 2020. Kritikan itu muncul lantaran khawatir penularan virus corona (Covid-19) di masyarakat semakin meluas.

Dia mengatakan, pemerintah bersama DPR mengambil keputusan dengan menetapkan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 bukan hal yang mudah. DPR, menurut dia, juga memikirkan tentang adanya pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Baca Juga

Rusia Sebut Rencana Uji Coba Nuklir AS Berisiko Membahayakan Dunia

"Namun, dalam situasi yang serba tidak pasti menghadapi pandemi Covid-19 seperti saat ini, kita tidak bisa berlama-lama larut dan dikalahkan oleh keadaan," kata Doli dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (29/5/2020).

Politikus Partai Golkar ini menuturkan, saat ini dunia hampir satu suara pandemi Covid-19 tidak dapat ditaklukkan dalam waktu dekat ini. Bahkan, kata dia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan virus ini akan bisa bersama kita hingga 2-5 tahun ke depan, bahkan mungkin selamanya tetap berada di sekitar kita.

Baca Juga

KPU: Tak Memungkinkan Tahapan Lanjutan Pilkada Serentak 2020 Diundur Juli

"Dalam situasi yang serba tidak pasti itu, yang paling mungkin kita lakukan adalah mengambil sikap atau keputusan yang dalam waktu terukur menjadi sebuah kepastian," ujarnya.

Menurut Doli, hidup manusia harus terus berjalan. Pandemi ini tidak bisa lagi dilihat dari satu perspektif kesehatan saja. Pandemi ini telah memberikan dampak kepada dimensi kehidupan yang lain seperti, sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik.

Baca Juga

Begini Teknis Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19

"Oleh karena itu seluruh agenda dari setiap dimensi itu harus terus tetap berlangsung," ucapnya.

Doli melanjutkan, yang terpenting dalam setiap pengambilan keputusan itu harus ada indikator dan siapa yang bertanggung jawab. Pemerintah sebagai penanggung jawab utama dalam menghadapi situasi ini sudah mengambil langkah-langkah kebijakan dan menjelaskan kepada semua pihak.

Baca Juga

Pilkada Serentak Tetap Digelar 9 Desember 2020, Ini Alasan Mendagri Tito Karnavian

"Termasuk pemetaan, skenario, antisipasi dan konsep pelaksanaan Pilkada Serentak di 9 Desember 2020. Dan KPU pun juga seperti itu. Prinsipnya Pilkada Serentak di 9 Desember 2020 itu harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat dan tetap menjaga kualitas demokrasi," katanya.

"Tinggal kembali kepada kita semua, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang memang mungkin benar-benar "baru" buat kita, dengan disiplin yang tinggi terhadap protokol kesehatan dan komitmen kita untuk selalu merawat pertumbuhan demokrasi kita," ujarnya.

Editor: Djibril Muhammad