Pimpinan DPR Belum Sepakat Soal Pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker

JAKARTA, iNews.id - Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja atau ciptaker dinilai sulit untuk segera dibawa ke rapat paripurna sebelum masa reses 27 Februari - 22 Maret 2020. Alasannya belum ada kesepakatan di antara pimpinan DPR terkait pembahasan RUU tersebut.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI bidang politik dan keamanan, Aziz Syamsuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020). Dia mengatakan hingga kini belum ada rapat pimpinan untuk membahas RUU Omnibus Law Ciptaker itu.

Baca Juga

Pemberontak RSF Dituding Tutupi Skandal Genosida dengan Bakar dan Kubur Jenazah

"Susah, walaupun saya sebagai wakil ketua bidang korpolkam dari Partai Golkar setuju segera dibawa ke paripurna, tapi kan pimpinan-pimpinan yang lain masih belum menyepakati, masih menunggu," kata Aziz.

Menurut dia, apabila draf RUU telah diserahkan pemerintah, pimpinan DPR harus membahasnya dalam forum rapat pimpinan (Rapim). Setelah itu, RUU dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk diputuskan bisa atau tidak diumumkan di rapat paripurna.

Baca Juga

Ida Fauziyah Persilakan Publik Kritisi Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Jika mendapat persetujuan untuk dibahas, DPR baru menunjuk komisi mana yang bertugas membahas draf RUU itu bersama perwakilan pemerintah. Sayangnya sampai saat ini draf itu belum dibahas di tingkat rapim.

"Sampai saat ini belum ada jadwal rapat pimpinan," ujarnya.

Sementara itu, soal adanya beberapa pasal yang disebut salah ketik, politikus Golkar itu tak mempermasalahkannya. Menurutnya, draf RUU tidak perlu dikembalikan ke pemerintah untuk perbaikan.

"Mau ditarik, yang diubah substansinya kan? Mau dibahas, yang diubah substansinya (juga) kan? Nanti saja dalam pembahasan, tidak usah bolak-balik," ucapnya.

Editor: Rizal Bomantama