Pimpinan KPK Jelaskan Alasan TWK Jadi Dasar Memberhentikan Pegawai

JAKARTA, iNews.id - Polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menghambat peralihan status 75 pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) terus berlanjut. Seperti diketahui TWK tak diatur dalam Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 namun muncul dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021.

Belakangan, tes wawasan kebangsaan tersebut dijadikan dasar atau rujukan untuk memberhentikan 51 pegawai KPK. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengamini TWK tidak masuk dalam UU baru KPK. TWK, sambungnya, diusulkan sebagai persyaratan untuk pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga

Pernah Kirim Drone ke Korea Utara, Mantan Presiden Korea Selatan Ini Didakwa Menguntungkan Musuh

"Memang kalau dipertanyakan, TWK tidak pernah diatur di UU. Tidak pernah diatur memang. Tapi untuk memenuhi syarat bagaimana caranya kalau tidak dites," ucap Ghufron di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (27/5/2021).

Ghufron pun memberi menganalogikan TWK seperti menyeleksi calon pegawai di sebuah perusahaan.

Baca Juga

KPK Belum Umumkan 24 Pegawai Masih Bisa Dibina, Novel: Saya Akan Tolak Kalau Masuk

"Anda misalnya kalau mau masuk di perusahaan media, minta misalnya TOEFL-nya 500, lalu apa dokumennya, bisa dilakukan tes sendiri atau menggunakan sertifikat TOEFL? Itulah contoh kenapa ada TWK," ujarnya.