PKB Mulai Dalami Materi hingga Galang Dukungan Anggota untuk Hak Angket Pemilu
JAKARTA, iNews.id - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai bergerak mematangkan materi angket DPR untuk menyelisik kecurangan Pemilu 2024. Pendalaman materi dilakukan dengan mengundang para pakar.
"Internal PKB sudah dimulai pendalaman materi dengan mengundang pakar," kata Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah saat dihubungi, Selasa (12/3/2024).
Tak hanya itu, kata dia, Fraksi PKB di DPR juga tengah menggalang dukungan para anggotanya untuk menggulirkan hak angket.
"Mulai penggalangan dukungan tanda tangan dari anggota fraksi," kata Luluk.
Sebagaimana diberitakan, Luluk mengusulkan penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang ke-IV, Selasa (5/3/2024). Dia tidak ingin ada kekuatan yang merebut dan menghancurkan kedaulatan rakyat.
Sebagai pelaku sejarah gerakan Reformasi, dia mengaku belum pernah melihat ada proses pemilu yang menyakitkan seperti Pemilu 2024. Baginya, etika dan moral politik Pemilu 2024 berada di titik nol.
Oleh karena itu, dia merasa DPR perlu melakukan gerakan konkret. Apalagi para akademisi, budayawan, mahasiswa bahkan rakyat biasa sudah menyuarakan dugaan kecurangan.
Sebagaimana diberitakan, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengaku bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Capres Ganjar Pranowo. Pertemuan tersebut turut membahas soal usulan hak angket.
Mahfud menjelaskan, PDIP telah memiliki rancangan hak angket berupa naskah akademik, serta daftar politisi yang akan menandatangani usulan hak angket.
"Tapi saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya tebal sekali. Di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi angket itu jalan," katanya, Jumat (8/3/2024).
Selain itu, sebanyak 50 pegiat antikorupsi hingga mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati sejumlah ketua umum partai politik (ketum parpol). Mereka mendesak hak angket untuk menyelisik dugaan kecurangan Pemilu 2024 digulirkan di DPR.
Surat yang diterbitkan pada Jumat (8/3/2024) itu ditujukan kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono.
Editor: Rizky Agustian