PKB soal Foto Gibran Dicopot di Gedung DPRD DIY: Sudah Tak Pantas di Atas
JAKARTA, iNews.id - Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat dicopot massa di kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Peristiwa itu terjadi di Ruang Badan Anggaran (Banggar) Kantor DPRD DIY, Kota Yogyakarta pada Rabu (4/11/2026).
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai aksi pencopotan tersebut bentuk simbol dari masyarakat bahwa foto Gibran sudah tidak pantas di atas.
"Itu bahasa simbolik Wapres sudah tidak pantas ditaruh di atas," kata Jazilul kepada wartawan, dikutip Sabtu (7/11/2026).
Jazilul mengatakan, aksi pencopotan itu bagian dari ekspresi warga merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) ijazah Gibran tidak sah.
"Itu salah satu bentuk ekspresi de facto dari putusan MA sudah jelas persyaratannya batal demi hukum," ujar Jazilul.
Dia mewanti-wanti, aksi pencopotan seperti itu juga bisa terjadi di daerah lain.
Sebelumnya diberitakan, aksi nekat sekelompok aktivis dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Kebangsaan DIY mencopot foto Wapres Gibran Rakabuming Raka viral di media sosial. Aksi pencopotan foto terjadi saat gelaran audiensi antara Forum Kebangsaan DIY dengan jajaran pimpinan DPRD DIY.
Massa aksi tersebut dihadiri sejumlah tokoh lokal, seperti mantan Wakil Wali Kota Yogyakarta Syukri Fadholi selaku Pelindung Forum, serta Pembina Forum Kebangsaan DIY, Muhammad Chirzin.
Video tersebut memperlihatkan momen ketika massa secara spontan menurunkan bingkai foto resmi orang nomor dua di Indonesia itu tak lama setelah memasuki ruang sidang. Foto Wapres baru dikembalikan dan dipasang lagi ke dinding ruangan sesudah audiensi tuntas diselenggarakan.
Pembina Forum Kebangsaan DIY, Muhammad Chirzin, menegaskan aksi mencopot foto Gibran dari dinding gedung dewan disengaja sebagai bentuk protes keras sekaligus simbol pesan politik.
"Penurunan foto Gibran di ruang sidang DPRD DIY mengandung pesan penurunan Gibran harga mati. Andai kata DPR RI tidak menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini, berarti DPR telah mengkhianati amanat rakyat," kata Chirzin kepada awak media.
Editor: Reza Fajri