PKS Enggan Buru-buru Jadi Oposisi, Tunggu Keputusan Majelis Syuro

JAKARTA, iNews.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum mau terburu-buru memutuskan menjadi oposisi pemerintahan baru. Sikap tersebut diputuskan melalui Majelis Syuro. 

“Kita oposisi enggak oposisi juga diputuskannya nanti, saat angkanya jelas dan Majelis Syuro sudah putus,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat ditemui wartawan di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2024).

Baca Juga

China Sanksi Lebih Banyak Produsen dan Eksekutif Senjata AS

Menurutnya, Majelis Syuro PKS memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai Pemilu 2024. Selain itu, Majelis Syuro merupakan majelis permusyawaratan tertinggi PKS yang keanggotaannya berasal dari perwakilan anggota di seluruh Indonesia.

“PKS tuh paling simple, semua keputusan lewat Majelis Syuro, enggak tahu-tahu besok oposisi,” katanya. 

Baca Juga

Bawaslu Bandarlampung Periksa Caleg PKS dan Demokrat, Buntut Ratusan Surat Suara Tercoblos

Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan PDIP siap menjadi oposisi pemerintah di parlemen, untuk menjalankan tugas check and balances. PDIP pernah menjadi oposisi usai Pemilu 2004 dan 2009. 

Hasto mengatakan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balances.

Baca Juga

Saksi PKS di Kota Probolinggo Meninggal Diduga Kelelahan, sempat Dirawat di RS

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam acara salah satu televisi, Rabu (14/2/2024).

Lebih lanjut, dia menyebut, bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Baca Juga

Viral Caleg PKS Bagi Amplop di Pengajian, Bawaslu Tak Temukan Unsur Pidana

Ketika itu, katanya, muncul kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024. 

Editor: Rizky Agustian