PKS: Indikator Kemiskinan BPS Perlu Dievaluasi

JAKARTA, iNews.id – Anggota MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Junaidi Auly, mempertanyakan indikator yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia. Menurut dia, standar biaya pengeluaran maksimal Rp401.220 per bulan sebagai indikator kemiskinan sangat tidak relevan dengan realitas kebutuhan hidup masyarakat saat ini.

“Garis kemiskinan di Indonesia per Maret 2018 yaitu Rp401.220 per bulan atau Rp 13.777 per hari. Artinya, jika seseorang berpenghasilan Rp14.000 per hari, dia dianggap tidak miskin,” ungkap Junaidi melalui siaran pers yang diterima iNews.id di Jakarta, Kamis (18/7/2018).

Baca Juga

Benarkah Penembakan di Pantai Bondi karena Kelonggoran Hukum Kepemilikan Senjata Api di Australia?

Dia menuturkan, di tengah harga-harga kebutuhan pokok yang terus naik, pendapatan Rp 13.777 per hari tidak akan cukup untuk sekadar biaya makan sehari-hari. Belum lagi, jika berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti bayar listrik, biaya sekolah, biaya transportasi dan lainnya.

“Seharusnya pemerintah menggunakan indikator yang lebih realistis dalam mengukur tingkat kemiskinan masyarakat, sehingga data yang dihasilkan benar-benar bisa mencerminkan kondisi yang sebenarnya,” kata Anggota Komisi XI DPR itu.

BPS belum lama ini mengeluarkan rilis yang menyebutkan bahwa pada Maret 2018 jumlah penduduk miskin dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen). Angka itu berkurang sekitar 633.200 orang dibandingkan pada September 2017 yang mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen).