PKS Sebut Hak Angket Harus Dilakukan agar Pilkada Berjalan Lancar

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat menemui pendemo di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024). Ratusan massa menyampaikan pendapat tentang penolakan atas hasil Pemilu 2024.

Usai menyampaikan orasinya kepada para peserta aksi, dia menegaskan pengguliran hak angket wajib dijalankan DPR. Sebab jika hal itu dibiarkan, maka Pilkada serentak November nanti, diduga kuat akan terjadi praktik kecurangan.

Baca Juga

Pria India Curiga Istri Selingkuh lalu Membakarnya hingga Tewas

"Nah ini makanya kalau polemik ini (dugaan kecurangan Pemilu 2024) kita biarkan begitu saja maka pilkada akan lebih kacau lagi," ucap Syahrul.

Dia melihat berbagai dugaan kecurangan terjadi pada Pemilu 2024. Untuk itu dinilai hak angket menjadi solusi mengungkap segala bentuk praktik kecurangan tersebut.

Baca Juga

Massa Aksi Dukung Hak Angket Bakar Ban di Depan Gedung DPR

"Bahwasanya banyak sekali kecurangan dalam proses mulai dari pra dan juga terlaksananya Pemilu 2024 ini terasa," ujar Syahrul.

Tak hanya itu, dia menilai penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah dijatuhkan melanggar kode etik karena menerima pendaftaran calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka sebelum mengubah PKPU. Dia juga melihat cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah kelewatan untuk Pemilu 2024. 

"Kemudian mulai dari KPU yang sudah dinyatakan melanggar kode etik, begitu juga pemerintah menganggarkan dana bansos yang sangat fantastis tidak sebanyak ketika masyarakat membutuhkan zaman Covid dulu," ujarnya.

Dia mengaku, selain PKS, terdapat partai lain yakni PDI Perjuangan dan PKB yang telah setuju menjalankan hak angket ini. Nanti pengguliran hak angket akan dibahas melalui rapat para fraksi.

"Nanti di tingkat pimpinan fraksi ya, secara pastinya, ada lobi-lobi fraksi," katanya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq