PKS Tepis Isu Tinggalkan Anies Baswedan demi Jatah Kursi Menteri
JAKARTA, iNews.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menepis isu mengenai jatah kursi menteri di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan syarat meninggalkan Anies Baswedan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. PKS menegaskan penunjukan Ridwan Kamil sesuai aspirasi.
Wakil Sekretaris Jenderal dan Juru Bicara DPP PKS Ahmad Fathul Bari mengatakan jika memang ada tawaran kursi menteri, maka PKS sejak awal tidak akan mendeklarasikan Anies Baswedan di Pilkada 2024.
"Enggak. Kalau dijanjikan kursi menteri dari awal kita sudah dukung yang lain," ucap Ahmad dalam acara Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (3/9/2024).
Ahmad mengatakan, awal pendeklarasian Anies Baswedan tersebut merupakan sejumlah aspirasi yang ada di struktur bawah.
"Kita mendeklarasikan Anies Baswedan di tanggal 25 Juni dan itu kita proses mulai dari bawah. Hampir semua proses Pilkada di PKS itu, itu kita sangat menghormati aspirasi struktur yang ada di bawah," katanya.
Dalam proses tersebut, PKS telah memberikan batas waktu kepada Anies untuk mencari rekan koalisi di Pilkada 2024. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, Anies tak kunjung dapat rekan koalisi.
"Yang kedua juga bisa mengusung calon yang kita usulkan Anies-Sohibul Iman. Maka diberikan deadline dan deadline ini ada," katanya.
Untuk diketahui, PKS secara resmi mengumumkan deklarasi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono di Hotel Sultan, Senin (19/8/2024).
Presiden PKS, Ahmad Syaikhu menyebut, deklarasi ini dilakukan dalam rangka mewujudkan visi Jakarta Maju, sebuah visi besar untuk masa depan kota Jakarta yang lebih baik.
"Kami, bersama Koalisi Jakarta Maju, telah mendeklarasikan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Keduanya siap berjuang untuk masa depan Jakarta Maju," ucap Syaikhu.
Editor: Muhammad Fida Ul Haq