PKS Terima 13 Asosiasi Travel Haji dan Umrah, Tampung Masukan soal RUU PIHU

JAKARTA, iNews.id - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menerima perwakilan 13 asosiasi penyelenggara haji dan umrah di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (18/8/2025). Para asosiasi travel memberikan masukan terkait Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU) yang sudah diketok sebagai usul inisiatif DPR.

"Asosiasi-asosiasi memberikan masukan kepada kami terkait dengan perubahan undang-undang umrah dan haji, ya," kata Almuzzammil.

Baca Juga

Sinyal Perang Dunia III Menguat, Jerman Berambisi Memiliki Militer Terkuat di Eropa

Dia menganggap wajar para asosiasi menyampaikan masukan kepada PKS. Menurutnya, para asosiasi terdampak RUU PIHU yang di antaranya memuat pasal legalisasi umrah mandiri dan batasan kuota haji khusus. 

Terlebih, kata dia, para asosiasi mewadahi lebih dari 3.500 travel berizin resmi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). 

Baca Juga

Praktisi Hukum: Pembagian Kuota Haji 50:50 untuk Reguler dan Khusus Sudah Sesuai UU

"Mereka ini pelaku usaha yang sangat tahu betul di lapangan, yang melayani banyak jemaah," ujarnya.

Menurut Almuzzammil, 13 asosiasi menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam pertemuan tersebut. PKS menerima semua masukan mereka.

Baca Juga

BSI Luncurkan Program Tabungan Haji Berhadiah Umrah

"Jadi kami mendengarkan dan mereka telah membuat DIM usulan mereka, untuk bisa menjadi perhatian kami di fraksi PKS nanti akan menyimak betul, dan jubir kami di Komisi VIII nanti, insya Allah akan menyuarakan hal-hal yang memang yang terbaik yang mereka usulkan," tuturnya.

Baca Juga

Komisi VIII DPR Ungkap Revisi UU Haji Belum Bisa Disahkan dalam Waktu Dekat, Kenapa?

Kendati demikian, Almuzzammil tak memerinci DIM yang menjadi usulan 13 asosiasi dalam pertemuan Senin ini. Dia hanya menyebut dua di antara usulan DIM dari asosiasi berkaitan dengan umrah mandiri dan penghapusan kuota haji khusus paling tinggi delapan persen.

"Ada beberapa poin, ada poin delapan persen maksimal, ada poin tentang umrah mandiri dan lain-lain, tetapi saya tidak ingin bicara parsial seperti itu. DIM-nya lengkap dan saya meminta juga dari 13 asosiasi ini untuk menyampaikan ke seluruh fraksi yang lain," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP AMPHURI yang juga juru bicara 13 asosiasi, Firman M Nur mengatakan pihaknya menyambut positif langkah PKS yang menerima perwakilan penyelenggara resmi umrah dan haji khusus.

"Insya Allah diskusi kami memberi pencerahan dan ada kesepahaman bagaimana membangun ekosistem haji dan umrah berbasis keumatan," kata Firman.

Diketahui, RUU PIHU telah diketok DPR melalui rapat paripurna sebagai rancangan aturan hasil inisiatif legislatif pada 24 Juli 2025 lalu. Dalam pendapat fraksi-fraksi, hanya Fraksi PKS yang secara eksplisit menyebut umrah mandiri dan kuota haji khusus paling tinggi 8 persen.

Editor: Rizky Agustian