Polemik Ijazah Gibran, Menko Polkam: Beri Ruang dan Waktu untuk DPR Tentukan Langkah

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman meminta semua pihak memberikan ruang kepada DPR untuk menentukan langkah terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebab, persoalan tersebut kini telah masuk ke ranah politik dan bergulir melalui mekanisme parlemen.

Dudung mengaku telah mendengar penjelasan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengenai niat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Namun, dia memilih tidak memberikan komentar lebih jauh karena persoalan tersebut menyangkut posisi Wapres.

Baca Juga

Menko Polkam Tegaskan Keamanan Nasional Terkendali, Jaga Persatuan dan Hormati Konstitusi

"Ya, saya mendengar penjelasan yang di media dari Pak Prasetyo juga. Kalau bagi saya, tentunya saya sebagai Menko Polkam tidak eloklah saya mengomentari tentang Wapres," kata Dudung saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).

Menurut Dudung, polemik yang berkembang saat ini sudah menjadi ranah DPR untuk diselesaikan. Karena itu, dia meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada parlemen untuk menentukan langkah selanjutnya.

Baca Juga

Menko Polkam Pastikan Dalang Penyadapan Prabowo Segera Dibongkar! 

"Ini sudah masuk ranah politik. Biarkan diberi ruang waktu untuk DPR bagaimana langkah-langkah nanti yang akan dilakukan. Menurut saya itu aja," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran.

Baca Juga

Menko Polkam Ungkap 15 Personel Gugur saat Padamkan Karhutla Sepanjang 2026

Saan mengungkapkan, sebanyak 120 anggota DPR telah menandatangani usulan tersebut. Jumlah itu dinilai telah memenuhi bahkan melampaui persyaratan minimal pengajuan HMP.

"Ini sudah melebihi syarat minimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi," ujar Saan seusai rapat bersama legislator pengusul HMP di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga

Kemenko Polkam Perketat Penanganan WNI Gabung Militer Asing, Dalami Dugaan TPPO

Dia menjelaskan, para pengusul berasal dari berbagai fraksi di DPR. Selanjutnya, pimpinan DPR akan membawa usulan tersebut ke rapat pimpinan (rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus) sebelum diteruskan ke rapat paripurna.

"Apa yang menjadi usulan dari para pengusul hak menyatakan pendapat ini akan kami proses, akan kami bawa ke pimpinan DPR RI. Jadi, akan kami rapim dan nanti akan kami bamuskan," ucap Saan.

Baca Juga

Menko Polkam soal Demo 28 Oktober: Pemerintah Hormati Aspirasi dan Kritik Masyarakat

Saan menambahkan, usulan HMP tersebut direncanakan dibawa ke rapat paripurna terdekat. Berdasarkan jadwal yang disampaikan, rapat paripurna tersebut akan digelar pada Kamis (12/11/2026).

"Apakah nanti akan kami teruskan di rapat paripurna? Rapat paripurna tentu rapat paripurna yang terdekat. Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan. Dan berdasarkan jadwal, ya, Pak Cuncun, rapat paripurna besok, besok," ujarnya.

Editor: Donald Karouw