Polemik Kelulusan Pegawai Jadi ASN, BKN: Kewenangan KPK

JAKARTA, iNews.id - Polemik muncul saat puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tidak lolos seleksi tes wawasan kebangsaan (TWK). Tes tersebut merupakan bagian dari proses pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana enggan berkomentar banyak terkait kabar tersebut. Menurutnya hal tersebut merupakan kewenangan penuh KPK.

Baca Juga

Rusia Ungkap Israel Bangun Benteng di Gaza Bukti Rencana Pendudukan Jangka Panjang

“Saya tidak bisa komentar karena kewenangannya di KPK,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (5/5/2021).

Dia mengatakan bahwa hanya menjadi salah satu lembaga yang melakukan assessment atau penilaian. Bima kembali menegaskan soal lulus atau tidaknya pegawai ada di KPK.

Baca Juga

Isu Pemecatan Pegawai Jika Tak Lolos Tes ASN, KPK : Belum Buka Hasilnya

“Betul (kelulusan kewenangannya KPK). Tim assesment hanya melaksanakan assesment secara objektif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Seperti diketahui pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara merupakan amanat dari perubahan UU KPK. Di mana secara rinci diatur dalam Peraturan KPK No 1/2021 pada Bab 3 tentang Mekanisme Pengalihan dan Penyesuaian.

Pada Pasal 5 ayat 4 disebutkan selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan assesment tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan BKN.

Editor: Rizal Bomantama