Polemik Kewarganegaraan Ganda Bupati Sabu Raijua, Menkumham Pilih Hati-Hati

JAKARTA, iNews.id - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly memilih bersikap hati-hati terkait status kewarganegaraan Bupati terpilih Sabu Raijua, Orient P Riwu Kore. Orient diketahui mempunyai paspor Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

Yasonna menyebut Orient tengah mengajukan renunciation terkait kewarganegaraannya yang ganda. Namun, dia secara resmi belum menerima pengajuan itu.

Presiden UEA Terima Undangan Trump Gabung Dewan Perdamaian Gaza

“Persoalannya dalam Undang-Undang Kewarganegaraan kita, seorang WNI yang memperoleh kewarganegaraan asing akan kehilangan kewarganegaraannya,” kata Yasonna dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/3/2021).

Diketahui, renunciation merupakan tindakan sukarela seseorang untuk meninggalkan status kewarganegaraan yang diperoleh di dua negara atau lebih.

Vaksinasi Perangkat Desa di Purwakarta Belum Sentuh Ketua RT dan RW

Yasonna menjelaskan, dalam Undang-Undang 12/2006 tentang Kewarganegaraan, laki-laki WNI yang menikah dengan WNA akan kehilangan kewarganegaraannya meskipun demikian, laki-laki WNI itu bisa tetap menjadi WNI dengan mengajukan keinginannya pada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia kecuali memang keinginan itu mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

“Menurut informasi yang kami dengar, beliau (Orient) sudah mengajukan renanciation kerwaganegaraan Indonesia, namun karena Covid katanya ni, karena Covid belum diproses,” katanya.

Gugatan Cerai Aa Gym Masuk PA Bandung sejak 3 Maret 2021

Kemudian, dia menjelaskan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22/2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia, harus berdasarkan permohonan dari yang bersangkutan atau lembaga resmi untuk dimohonkan. Sampai saat ini, Kemenkumham belum memperoleh pengajuan permohonan pembatalan kewarganegaraan baik dari yang bersangkutan maupun lembaga resmi.

“Nah kami terus, karena kalau kita membatalkan dan kemudian proses kehilangan kewarganegaraan Amerikanya terjadi juga maka dia menjadi stateless. Undang-undang kita tidak mengenal stateless. Dulu ada kasus kita mengenai hal ini yaitu Archandra Thahar,” kata Yasonna.

Oleh karena itu, Yasonna mengatakan, dia sangat hati-hati sekali menilai membahas bersama-sama dan selalu bekerja sama dengan Kemendagri dan instansi terkait dalam pengambilan kebijakan ini.

“Benar bahwa UU kita menyebut bahwa WNA tidak boleh menjadi pejabat negara tapi di saya yang bersamaan itu seperti yang saya sampaian, pertimbangan yang lain-lain adanya pengajuan renancuation dan lain-lain, kami belum dapat info jelas,” ujarnya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq