Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Irjen Eko Hadi Menyesal usai Dipecat Polri, Ajukan Banding atas Putusan PTDH
Advertisement . Scroll to see content

Polisi Dalami Dugaan Pengguna Hasil Sadap Prabowo selain Listyo Sigit

Rabu, 18 November 2026 - 15:50:00 WIB
Polisi Dalami Dugaan Pengguna Hasil Sadap Prabowo selain Listyo Sigit
Kadiv Humas Irjen Johnny Edison Isir. (Foto: Polri)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Polri mendalami pihak-pihak yang diduga menjadi pengguna akhir (end user) hasil penyadapan ilegal selain eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dugaan penyadapan itu menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, pendalaman dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang menerima atau memanfaatkan hasil penyadapan tersebut.

"Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim," kata Isir, Rabu (18/11/2026).

Di sisi lain, Polri juga meningkatkan status dugaan tindak pidana makar terkait kasus penyadapan tersebut ke tahap penyidikan.

Isir mengatakan, peningkatan status perkara dilakukan untuk mendalami dugaan makar yang berkaitan dengan kasus tersebut.

"Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan," ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Mereka yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.

Dalam proses penegakan etik, Polri telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026). Sanksi serupa juga dijatuhkan kepada Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa (17/11/2026).

Dugaan penyadapan disebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Selain Prabowo, dugaan penyadapan juga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman delapan tahun penjara.

Editor: Rizky Agustian

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut