Politik Prabowo soal Australia, JK: Oposisi Tak Perlu Ikut Pemerintah

JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla menghormati pendapat Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto tentang kebijakan Australia akan memindahkan kedutaan besar (kedubes) dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dia menilai wajar pendapat oposisi berbeda dengan pemerintah.

Menurutnya, oposisi tidak dilarang berbeda pendapat dengan sikap pemerintah menyangkut Palestina. Apalagi, saat ini masa kampanye capres dan cawapres 2019.

Baca Juga

Presiden Brasil Merasa Ngeri, Polisi vs Geng Narkoba Terkuat Tewaskan 132 Orang

"Itu kan pandangan politik, namanya saja oposisi berarti dia tidak perlu ikut pemerintah, kecuali kalau dia (anggota) Partai Golkar, ya bisa ditegur," ujar Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Pemerintah, kata dia tidak menanggapi serius pernyataan Prabowo. Politikus senior Partai Golkar yang biasa disapa JK itu menilai pernyataan Prabowo menyangkut kebijakan Australia merupakan pernyataan politik.

Baca Juga

PKB: Prabowo Sama Saja Dukung Penjajahan Israel ke Palestina

"Kalau namanya oposisi, ya pendapat politiknya tidak bisa kita tegur, tidak harus sama dengan pemerintah. Nanti masyarakat yang menilai (bahwa) partai A begini sikapnya, partai B begini," ucapnya.

Prabowo dalam pernyataannya menghargai keputusan Australia untuk memindahkan kedubesnya ke Yerusalem. Kebikan itu dinilai bukan masalah bagi Pemerintah Indonesia.

Sebaliknya, cawapres Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan tetap mendukung upaya memperjuangkan hak rakyat Palestina di tengah pemindahan kantor Kedubes Australia. Sandi menilai rencana Australia sepenuhnya menjadi keputusan politik dari Pemerintah Australia, namun dia berharap tidak ada langkah terburu-buru sehingga membuat kondisi dunia menjadi tidak stabil.

Editor: Kurnia Illahi